Malaysia Tambah Kriteria Properti dan Mobil Mewah untuk Subsidi RON95

KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia akan memasukkan kepemilikan properti dan kendaraan mewah sebagai kriteria tambahan dalam penentuan kelayakan penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis RON95. Kebijakan yang sedang dirumuskan ini menuai tanggapan dari para ahli yang mengkhawatirkan kompleksitas dalam implementasinya.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam keterangan tertulis kepada parlemen pada 19 Agustus 2025 menyatakan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan kriteria kelayakan dan mekanisme penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran. “Kriteria tambahan, termasuk kepemilikan properti dan kendaraan mewah, akan jadi pertimbangan selain pendapatan bulanan sebelum keputusan final diambil pada akhir September,” katanya.

Anwar yang juga merangkap sebagai Menteri Keuangan menegaskan bahwa penataan subsidi ini tidak akan memengaruhi setidaknya 85 persen warga Malaysia. Hanya warga asing dan kelompok berpenghasilan tinggi yang akan membayar harga nonsubsidi. Data yang digunakan berasal dari Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Survei Pendapatan Rumah Tangga Malaysia.

Para ahli mempertanyakan mekanisme teknis penerapan kebijakan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Shankaran Nambiar, ekonom Malaysia, menyatakan sistem multidimensi ini memang lebih komprehensif namun berpotensi menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaannya.

Lee Heng Guie, Direktur Eksekutif Socio-Economic Research Centre, memperkirakan pemerintah akan menetapkan ambang batas pendapatan tahunan sekitar RM200.000 untuk eligible menerima subsidi. Ia juga mengingatkan kemungkinan terjadinya kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penentuan penerima subsidi.

Mekanisme yang sedang diuji mencakup penggunaan MyKad (kartu identitas nasional) dengan sistem harga dua tingkat di SPBU. Namun, Bashir Ab Razak dari Asosiasi Penjual Bahan Bakar Malaysia mengungkapkan bahwa detail teknis operasional masih dalam pembahasan tertutup dengan perusahaan minyak.

Kebijakan subsidi BBM merupakan isu sensitif di Malaysia, terbukti dari kekalahan koalisi pemerintah dalam pemilihan sela Juli lalu yang disebabkan oleh kebijakan penghapusan subsidi solar. Subsidi RON95 sendiri mencatat beban anggaran hampir RM20 miliar per tahun.

Para analis menilai pemerintah perlu segera mengumumkan kriteria jelas dan mekanisme implementasi yang transparan mengingat waktu menuju akhir September semakin sempit. Kelambanan dalam sosialisasi dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.[]

Admin05