Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak acara yang menghadirkan pemimpin RSS Mohan Bhagwat, tetapi mengakui pemerintah kota belum tentu memiliki kewenangan membatalkan kegiatan swasta tersebut.
NEW YORK – Wali Kota New York Zohran Mamdani menyatakan menolak rencana kehadiran Mohan Bhagwat, pemimpin Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), dalam sebuah acara di Madison Square Garden pada Sabtu (29/08/2026). Meski demikian, Mamdani mengakui Pemerintah Kota New York belum tentu memiliki kewenangan untuk membatalkan acara yang digelar secara swasta tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Mamdani pada Selasa (25/08/2026) ketika ditanya mengenai rencana acara bertajuk Universal Oneness Celebration. Kegiatan tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 5.000 orang dan menjadi bagian dari rangkaian tur internasional dalam rangka peringatan 100 tahun berdirinya RSS.
“Saya tidak mendukung rapat umum itu, tapi saya tidak tahu apakah pemerintah kota berwenang untuk membatalkan acara swasta.”
Mamdani mengatakan sikapnya didasarkan pada nilai keberagaman yang menurutnya menjadi bagian penting dari karakter New York. Ia menyebut penolakannya terhadap kunjungan Bhagwat berkaitan dengan tanggung jawabnya memimpin kota yang menghargai keberadaan masyarakat dari berbagai latar belakang.
Wali Kota New York itu merupakan Muslim dan warga Amerika keturunan India pertama yang menduduki jabatan tersebut. Ia juga merupakan putra sineas India Mira Nair.
Mamdani mengatakan pemahamannya mengenai India sejak kecil adalah sebagai masyarakat majemuk dalam republik sekuler yang menghargai keberadaan seluruh warga.
“Sangat mengkhawatirkan menyaksikan kebangkitan sebuah gerakan yang didasarkan pada visi eksklusif.”
Acara Bhagwat diselenggarakan American Hindus for Engagement and Dialogue. Penyelenggara menyatakan kegiatan tersebut memperoleh dukungan lebih dari 135 organisasi Hindu di Amerika Serikat (AS) dan ditujukan untuk mempromosikan warisan bersama serta persatuan antaragama, sebagaimana diberitakan Detik, Rabu (26/08/2026).
Namun, sejumlah organisasi lintas agama dan kelompok hak sipil menentang agenda tersebut. Hindus for Human Rights, Indian American Muslim Council, dan Interfaith Center of New York menggelar konferensi pers di luar Balai Kota New York serta menyerukan agar acara dibatalkan.
“Mohan Bhagwat tidak mewakili umat Hindu. Ia memimpin gerakan nasionalis Hindu ekstremis yang telah memicu kekerasan, pengucilan, dan ketakutan bagi komunitas minoritas,” kata Sravya Tadepalli, Wakil Direktur Eksekutif Hindus for Human Rights, dalam sebuah pernyataan. “New York seharusnya tidak memberi RSS panggung untuk mengemas nasionalisme agama sebagai persatuan.”
RSS merupakan organisasi Hindu sayap kanan yang didirikan Keshav Baliram Hedgewar pada 1925. Organisasi tersebut menyebut dirinya sebagai gerakan budaya dan peradaban yang berpusat pada Hindu serta menekankan persatuan umat Hindu. RSS juga membantah tudingan bahwa organisasi itu mendorong intoleransi.
RSS memiliki hubungan ideologis dengan Bharatiya Janata Party (BJP), partai yang dipimpin Perdana Menteri India Narendra Modi. Modi diketahui memiliki hubungan panjang dengan organisasi tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, RSS juga menjalankan kampanye internasional untuk membantah persepsi yang mengaitkannya dengan kelompok paramilitary atau kekerasan terhadap kelompok minoritas.
Kontroversi terhadap kunjungan Bhagwat ke New York muncul di tengah kritik terhadap rekam jejak RSS terkait isu kebebasan beragama dan hak kelompok minoritas di India. Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional sebelumnya mendesak pemerintah AS menjatuhkan sanksi terhadap RSS dan tidak memberikan kemudahan diplomatik kepada anggotanya.
Lembaga tersebut menyebut RSS sebagai organisasi payung yang memiliki subkelompok yang dituding melakukan serangan terhadap sejumlah kelompok agama minoritas, termasuk Muslim dan Kristen.
Sejumlah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi hak asasi manusia juga dalam beberapa tahun terakhir menyoroti persoalan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama di India, antara lain terkait ujaran kebencian, kebijakan kewarganegaraan berbasis agama, penghancuran properti milik Muslim, serta perubahan status otonomi Kashmir.
Pemerintah India yang dipimpin BJP membantah adanya kebijakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Pemerintah menyatakan sejumlah program sosial, termasuk subsidi pangan dan elektrifikasi, ditujukan bagi masyarakat dari berbagai komunitas.
RSS sendiri memiliki sejarah panjang dalam politik India dan pernah dilarang oleh pemerintah India dalam beberapa periode. Salah satu pelarangan terjadi pada 1948 setelah Gandhi dibunuh oleh seorang nasionalis Hindu yang disebut memiliki keterkaitan dengan RSS.
Kontroversi di New York kini menempatkan Pemerintah Kota New York pada posisi yang rumit: Mamdani telah menyatakan penolakan secara terbuka, tetapi penyelenggara tetap memiliki ruang untuk menggelar acara swasta tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. []
Redaksi1
