Mangkir Terus, DPRD Kutim Tak Serius Rancang APBD?

KUTAI TIMUR – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Tahun Anggaran 2025 kembali menghadapi hambatan serius. Fraksi Partai NasDem DPRD Kutim menilai Pemerintah Kabupaten tidak menunjukkan komitmen penuh terhadap proses penyusunan anggaran, setelah empat kali tidak hadir dalam rapat pembahasan yang telah dijadwalkan bersama pihak legislatif.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa proses penganggaran yang seharusnya berjalan secara efektif dan akuntabel justru terhambat oleh ketidakhadiran pihak eksekutif dalam forum resmi.

“Sudah empat kali dijadwalkan ulang, tapi pemerintah tidak pernah hadir. Ini bukan hal sepele. APBD menyangkut nasib dan kebutuhan masyarakat Kutai Timur,” ujar Yulianus Palangiran, Politisi Fraksi NasDem saat dikonfirmasi pada Senin (21/04/2025).

Kritik yang dilayangkan tidak hanya terkait absennya Pemerintah Kabupaten dalam rapat, tetapi juga menyoroti dua persoalan mendasar dalam proses penyusunan APBD. Fraksi NasDem menyatakan bahwa transparansi dalam tahap perencanaan masih sangat minim. Mereka mencatat adanya perubahan signifikan terhadap postur anggaran—dari sebelumnya belasan triliun rupiah menjadi hanya beberapa triliun—yang dilakukan tanpa koordinasi dan komunikasi yang memadai dengan DPRD.

Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Fraksi NasDem mendorong agar Pemerintah Kabupaten segera memperbaiki pola komunikasi dan menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan pembahasan anggaran sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Ketegangan ini memperlihatkan adanya jarak yang cukup lebar antara legislatif dan eksekutif dalam tata kelola anggaran di daerah. DPRD sebagai representasi rakyat menegaskan perlunya sinergi agar proses pembangunan di Kutim tidak terhambat akibat mandeknya pengesahan APBD.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Kutim terkait absennya mereka dalam empat kali agenda rapat yang dijadwalkan bersama DPRD. []

Redaksi03