Mangrove Langka Dunia Tumbuh di Kalbar, Ancaman Alih Fungsi Masih Mengintai

PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam melestarikan ekosistem mangrove, salah satu kekayaan hayati pesisir terpenting di Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat kerja sama lintas pihak, termasuk perusahaan milik negara (BUMN), swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. “Alhamdulillah di Mempawah, budi daya mangrove sudah menjadi perhatian sejak beberapa tahun lalu, baik dari NGO maupun dukungan CSR perusahaan milik negara dan swasta di Kalbar,” kata Norsan di Pontianak, Minggu (10/8/2025).

Data Pemprov Kalbar mencatat, provinsi ini memiliki ekosistem mangrove seluas lebih dari 162 ribu hektare yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Kabupaten Kubu Raya menjadi wilayah dengan tutupan terbesar, hampir 68 persen dari total luasan. Dari sisi biodiversitas, terdapat 40 spesies mangrove, termasuk dua jenis langka di dunia, yakni Bruguiera hainesii dan Kandelia candel. “Masih ada lebih dari 14 ribu hektare lahan potensial untuk rehabilitasi mangrove. Ini peluang besar untuk memperkuat ketahanan pesisir, meningkatkan kualitas lingkungan, dan membuka ruang bagi ekonomi hijau,” ujarnya.

Meski begitu, kerusakan mangrove masih menjadi tantangan serius. Alih fungsi lahan menjadi permukiman, tambak, pelabuhan, hingga penebangan ilegal untuk arang dan kayu bakar memperparah degradasi. Lemahnya kelembagaan, minimnya pengetahuan masyarakat, dan faktor cuaca juga memengaruhi keberhasilan rehabilitasi. “Perlu pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha. Edukasi, penguatan kelembagaan, dan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan rehabilitasi,” tegas Norsan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyoroti bahwa Indonesia selama lebih dari 17 tahun belum memiliki rencana nasional komprehensif untuk pengelolaan mangrove, padahal memiliki 3,4 juta hektare atau sekitar 20 persen dari total mangrove dunia. “Mari kita lakukan penanganan mangrove secara presisi. Tidak boleh ada lagi aktivitas masif yang mengganggu ekosistem mangrove di seluruh provinsi,” katanya saat berkunjung ke Kalbar.

Komitmen pelestarian juga datang dari dunia usaha. Direktur Utama PT Antam Tbk Achmad Ardianto menyebut, hingga Juni 2025 pihaknya telah menanam lebih dari 1,16 juta bibit mangrove di lahan seluas 100 hektare pada berbagai wilayah operasi, termasuk Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.

Antam juga bekerja sama dengan kelompok tani hutan dan masyarakat pesisir untuk pemulihan kawasan mangrove serta edukasi lingkungan.

Rakornas Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pontianak pada Jumat (8/8) diharapkan menjadi momentum bagi Kalbar memperkuat sinergi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat demi keberlanjutan lingkungan serta warisan alam bagi generasi mendatang. []

Redaksi10