Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi di depan Kantor DPRD Balikpapan pada Selasa (25/03/2025). Mereka mengungkapkan penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang (UU) TNI oleh DPR RI beberapa waktu lalu. Aksi tersebut melibatkan berbagai elemen, termasuk organisasi mahasiswa, kepemudaan, dan masyarakat sipil.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Balikpapan Bergerak, Fido Fortunatus Lumenteri, dalam orasinya menyampaikan sejumlah keresahan terkait UU TNI yang baru disahkan. Menurutnya, UU tersebut berpotensi mengaktifkan kembali dwifungsi ABRI yang pernah ada pada masa Orde Baru, sebuah hal yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sudah dibangun pasca-Reformasi.
Fido juga menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya bentuk protes terhadap UU TNI, tetapi juga sebagai mosi tidak percaya terhadap para wakil rakyat di DPR. Ia menyebutkan bahwa beberapa tuntutan mereka sebelumnya tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dan hanya dijawab dengan janji-janji yang tidak terbukti.
“Tujuan dari aksi kami ini adalah mosi tidak percaya terhadap wakil rakyat, karena janji-janji yang diberikan tidak pernah dipenuhi. Kami merasa suara masyarakat tidak didengar,” kata Fido.
Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi masih berkumpul di depan kantor DPRD Balikpapan, menuntut agar para wakil rakyat mendengarkan aspirasi mereka dan memperhatikan dampak dari disahkannya UU TNI tersebut. Mereka berharap melalui aksi ini, bisa membangkitkan kesadaran akan pentingnya demokrasi yang berpihak pada kepentingan rakyat. []
Redaksi03
