Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa sudah ada 27 kader partai yang dipecat.
Megawati menegaskan bahwa bagi kader yang tidak lagi merasa nyaman dengan PDIP, lebih baik mundur daripada nantinya dipecat oleh partai. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, pada Jumat (10/01/2025).
Megawati menjelaskan, dalam Kongres partai, dirinya diberikan hak prerogatif untuk mengambil keputusan, termasuk dalam memecat kader. Ia membantah anggapan bahwa keputusan pemecatan tersebut merupakan tindakan semena-mena. Menurutnya, ia bertindak berdasarkan amanat seluruh kader PDIP untuk menjaga solidaritas internal partai.
Ia juga mengkritik sebagian kader PDIP yang tiba-tiba beralih dukungan ke pihak lain.
“Saya ini orang yang disuruh mem-bonding kamu. Solid bergerak. Tahu-tahu ada yang menclat, ke sono, ke sana, ke sini. Kita sudah pecat berapa? 27 orang? Ya memang harus gitu,” kata Megawati dengan tegas.
Ia menambahkan, tindakan tersebut diambil agar kader yang bekerja keras tidak dirugikan oleh anggota yang tidak setia.
Megawati mengungkapkan bahwa banyak orang menganggap dirinya sudah tua, namun ia menegaskan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan untuk mengawasi dan melihat apa yang terjadi di dalam partai.
Ia kemudian mengingatkan bahwa dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP, pemecatan merupakan sanksi terberat yang dapat dijatuhkan kepada kader yang melanggar.
Lebih lanjut, Megawati menyebutkan bahwa beberapa kader yang dipecat karena dinilai tidak mendukung calon yang diusung oleh partai atau memilih maju dengan partai lain.
“Ya sudah aja deh mereka kalau sudah dijatuhi hukuman. Nah itu di Maluku, itu dia,” tambahnya, merujuk pada kasus-kasus pemecatan yang telah terjadi.
Sebelumnya, PDIP telah mengumumkan pemecatan terhadap 27 kader, termasuk beberapa tokoh besar seperti Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Pemecatan tersebut dilakukan dengan berbagai alasan, mayoritas karena tidak mendukung calon yang telah diusung oleh partai atau memilih untuk maju dari partai lain pada Pilpres dan Pilkada Serentak 2024. []
Redaksi03
