Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
AMSTERDAM – Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, menyatakan mundur dari jabatannya setelah perdebatan panjang di kabinet gagal menghasilkan kesepakatan mengenai sanksi terhadap Israel. Keputusan ini diumumkan usai rapat kabinet pada Jumat (22/08/2025) yang kembali berakhir tanpa titik temu terkait langkah peningkatan tekanan diplomatik kepada Tel Aviv.
Veldkamp mengaku tidak dapat menjalankan perannya dengan leluasa karena adanya perbedaan pandangan yang tajam di pemerintahan. “Saya merasa dibatasi dalam menentukan arah yang saya anggap perlu sebagai menteri luar negeri,” ujarnya, dikutip AFP.
Di dalam negeri, tekanan terhadap Veldkamp semakin kuat seiring gelombang protes besar-besaran yang menentang serangan militer Israel di Gaza. Demonstrasi di Den Haag diikuti lebih dari 150 ribu orang, dengan tuntutan agar Belanda menjatuhkan sanksi dan mendesak dibukanya akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina. Para aktivis menilai pemerintah lamban merespons tragedi yang telah berlangsung lebih dari 22 bulan.
Dalam pernyataannya di parlemen, Veldkamp menyinggung peran sejumlah pejabat Israel yang dianggap memperburuk situasi. Ia menyebut menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, berulang kali mendorong kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, memperluas permukiman ilegal, serta menyerukan pembersihan etnis di Gaza.
Meski telah mengajukan usulan langkah tegas terhadap Israel, Veldkamp mengaku berulang kali menghadapi penolakan dari koleganya di kabinet. Hal ini membuat posisinya semakin sulit untuk mempertahankan agenda kebijakan luar negeri yang ia anggap penting.
Belanda sendiri termasuk dalam 21 negara yang menandatangani deklarasi bersama mengecam proyek permukiman baru Israel di Tepi Barat. Deklarasi itu menegaskan tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak dapat diterima oleh komunitas global.
Pengunduran diri Veldkamp menandai gejolak politik baru di Belanda, yang kini harus mencari pengganti untuk menangani isu luar negeri yang kian kompleks di tengah meningkatnya kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.[]
Admin05
