KUTAI KARTANEGARA — Sejumlah program strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum masuk anggaran tahun ini akibat kebijakan rasionalisasi anggaran. Meski demikian, fungsi fasilitasi dan pemantauan organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pengawasan stabilitas daerah dipastikan tetap berjalan.
Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Kukar, Sutrisno, menjelaskan bahwa Kesbangpol memiliki tiga subbidang utama, yakni ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, serta wawasan kebangsaan dan ormas. Namun, tidak seluruh program dalam subbidang tersebut dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
“Awalnya seluruh kegiatan rutin diusulkan dengan anggaran sekitar Rp23 miliar. Tetapi karena ada rasionalisasi dan efisiensi, beberapa kegiatan dinilai tidak prioritas sehingga tidak dapat dilaksanakan,” ujar Sutrisno saat ditemui di Bappeda Kutai Kartanegara, Senin (02/03/2026).
Meski sejumlah kegiatan tidak teranggarkan, program rutin berupa fasilitasi forum-forum di bawah naungan Kesbangpol tetap berjalan, meski skalanya lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Forum-forum tetap kami fasilitasi semampunya. Contohnya FKUB, ketika ada verifikasi izin rumah ibadah di kecamatan, tetap kami dukung. Hanya saja skalanya memang terbatas,” katanya.
Sutrisno menambahkan, Kesbangpol masih menunggu kemungkinan penambahan anggaran melalui perubahan APBD. Informasi tersebut diperoleh saat rapat dengan Bappeda Kukar. “Kami berharap di perubahan anggaran nanti ada tambahan. Untuk saat ini, kami menunggu saja,” ujarnya.
Selain itu, fungsi pengawasan dan pendataan ormas tetap dijalankan. Saat ini tercatat sekitar 114 organisasi kemasyarakatan telah mendaftar dan dilaporkan ke Kesbangpol. Kondisi daerah juga masih kondusif, dengan beberapa kelompok yang tetap dipantau namun tidak menunjukkan perkembangan signifikan. “Kondisi daerah masih kondusif. Beberapa kelompok tetap dalam pantauan, tetapi tidak berkembang,” pungkas Sutrisno.
Ia menegaskan bahwa Kesbangpol tetap berkomitmen menjaga stabilitas dan ketahanan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, meski harus beroperasi dengan keterbatasan anggaran. Upaya ini dianggap penting untuk memastikan fungsi pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dan organisasi tetap berjalan optimal, sekaligus menjaga kondusivitas daerah di tengah dinamika sosial dan politik. []
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan