Meski Dipangkas, Dana Pembangunan IKN 2026 Dijamin Cukup

NUSANTARA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan terkait kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan nota keuangan, Sri Mulyani mengisyaratkan proyek ibu kota baru tetap berjalan dengan alokasi sekitar Rp 6,3 triliun.

“Untuk IKN Rp 6,3 triliun (2026), kalau enggak salah, ya. Nanti saya cek lagi,” ujar Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/08/2025). Pernyataan tersebut menjadi jawaban atas pertanyaan publik setelah dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR terkait RAPBN 2026, IKN sama sekali tidak disebut.

Jika menilik anggaran sebelumnya, tren alokasi dana untuk pembangunan ibu kota baru memang mengalami penurunan. Pada 2024, pemerintah menggelontorkan Rp 43,4 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp 13 triliun pada 2025. Rincian anggaran 2025 meliputi Rp 5,4 triliun untuk pengaspalan jalan dan konstruksi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta Rp 8,1 triliun untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif. Sementara untuk 2026, alokasi yang disebut Sri Mulyani hanya sekitar Rp 6,3 triliun, menimbulkan pertanyaan publik terkait prioritas pembangunan.

Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, sebelumnya menjelaskan biaya pemeliharaan ibu kota baru bisa mencapai Rp 200–300 miliar per tahun. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan agar IKN segera berfungsi optimal. “Karena itu, Presiden Prabowo ingin mempercepat (pembangunannya),” ujar Basuki di Kompleks Parlemen, Jakarta, (08/07/2025).

Meski begitu, pemindahan resmi ibu kota belum dilakukan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, alasan belum ditekennya Keppres pemindahan adalah karena sarana dan prasarana di lapangan belum siap. “Ini syarat yang kami anggap harus ada sebelum Presiden menandatangani keppres pemindahan ibu kota,” kata Prasetyo, (25/07/2025). Pemerintah menargetkan dalam tiga tahun ke depan infrastruktur utama di IKN bisa selesai, mencakup fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Meski alokasi anggaran menurun dibandingkan era sebelumnya, pemerintah memastikan pembangunan IKN tetap berjalan. Pendekatan ini dianggap sebagai efisiensi, dengan fokus pada infrastruktur vital, sekaligus menunggu kesiapan sarana dan prasarana sebelum pemindahan resmi ibu kota. Anggaran Rp 6,3 triliun untuk 2026 bukan tanda penghentian proyek, melainkan strategi mempercepat pembangunan inti ibu kota baru Indonesia.[]

Admin05