Meski Ikut Retret, Bupati Kubu Raya Tegaskan Loyalitas ke PDI

PONTIANAK – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan bahwa ia tetap setia kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), meskipun ia memutuskan untuk tetap mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, yang sempat menjadi polemik. Sujiwo menjelaskan bahwa keputusan untuk menghadiri acara tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala daerah, yang terikat dengan sumpah jabatan yang telah diikrarkan pada 20 Februari lalu di Istana Negara.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp, Senin (24/02/2025), Sujiwo menyatakan bahwa retret tersebut merupakan agenda yang terkait dengan negara dan pemerintahan, dan sebagai kepala daerah, ia merasa wajib hadir dalam kegiatan tersebut meskipun partainya, PDI Perjuangan, telah menginstruksikan penundaan partisipasi kader dalam agenda tersebut.

“Meski PDI Perjuangan telah menginstruksikan penundaan keikutsertaan kader dalam agenda tersebut, saya memilih tetap hadir karena saya menganggap retret ini sebagai agenda negara yang wajib diikuti oleh seorang kepala daerah,” ujar Sujiwo.

Sujiwo menjelaskan bahwa ia sudah terikat dengan sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat pelantikan sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, ia menilai keputusan untuk tetap mengikuti retret tersebut sebagai langkah yang sesuai dengan tanggung jawabnya terhadap negara, tanpa bermaksud menentang partai.

“Saya juga sudah terikat dengan sumpah jabatan yang saya ikrarkan di Istana Negara pada 20 Februari lalu. Karena itu, saya putuskan untuk tetap mengikuti retret ini,” tuturnya.

Meskipun keputusan tersebut bisa dianggap berbeda dari instruksi partai, Sujiwo menegaskan bahwa hal ini bukanlah bentuk pembangkangan terhadap PDI Perjuangan. Ia menegaskan bahwa partai selalu mengajarkan pentingnya pengabdian kepada rakyat, yang merupakan sumber utama kekuatan mereka.

“Saya pribadi berpendapat bahwa ini bukan pembangkangan terhadap partai. Partai selalu mengingatkan kita untuk setia kepada sumbernya, yaitu rakyat,” kata Sujiwo.

Sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Sujiwo menyadari bahwa keputusannya bisa berisiko mendapat sanksi dari partai. Meskipun demikian, ia tetap menegaskan bahwa loyalitasnya kepada PDI Perjuangan tidak akan berubah.

“Jika kemudian partai menganggap ini sebagai pembangkangan, saya siap untuk menerima sanksi. Apapun sanksinya nanti, saya siap, dan itu tidak akan mengurangi loyalitas saya kepada PDI Perjuangan,” ujarnya.

Keputusan yang diambil oleh Sujiwo ini mencerminkan dilema yang sering dihadapi oleh kepala daerah yang dihadapkan pada tanggung jawab pemerintahan sekaligus kesetiaan terhadap partai politik. Namun, ia tetap berpegangan pada prinsip bahwa kepentingan negara dan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. []

Redaksi03