Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Prihatin. Itulah kata yang pertama kali diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, saat melihat fakta di lapangan: masih banyak anak-anak di Kabupaten Nunukan yang putus sekolah, bahkan ada yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan. Penyebabnya klasik namun serius—keterbatasan ekonomi dan rendahnya kesadaran sebagian orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
Melihat kondisi tersebut, Arming kembali mengingatkan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama masa depan. Ia mengajak para orang tua agar tidak abai terhadap cita-cita buah hatinya.
“Saya meminta kepada orang tua agar memberikan perhatian serius, agar anak-anak mereka bersekolah dan belajar sungguh-sungguh hingga meraih gelar sarjana,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Informasi mengenai anak-anak yang tidak bersekolah itu ia dapatkan saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman 2019–2039. Sosialisasi dilakukan di Jalan Pongtiku, Kelurahan Nunukan Tengah, bersama kerukunan Ile Mandiri.
Tak tinggal diam, Arming langsung bergerak cepat. Di hadapan warga, ia menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Nunukan, Akhmad, melalui WhatsApp Video Call untuk meminta solusi konkret agar anak-anak yang putus sekolah bisa kembali melanjutkan pendidikan.
Dalam panggilan tersebut, Akhmad menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, perhatian terhadap generasi muda tidak boleh putus, terlebih di wilayah perbatasan.
Ia menegaskan bahwa jika anak-anak yang putus sekolah itu berasal dari luar daerah, pihaknya siap memfasilitasi perpindahan administrasi kependudukan agar mereka dapat didaftarkan mengikuti pendidikan formal melalui PKBM Kabupaten Nunukan.
Lebih jauh, Arming juga menyinggung proyek besar Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kabupaten Bulungan — kawasan industri hijau terbesar di dunia yang tengah dibangun di Kaltara. Proyek tersebut dipersiapkan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik, aluminium, hingga petrokimia, semuanya dengan sumber energi terbarukan. Dengan nilai investasi triliunan rupiah, KIPI digadang-gadang menjadi lumbung lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Pemerintah Provinsi Kaltara pun menargetkan serapan tenaga kerja lokal mencapai 70 persen dari total kebutuhan proyek strategis tersebut.
“Ditargetkan KIPI membutuhkan mencapai lebih dari 800 ribu tenaga kerja, sehingga kami mendorong agar anak – anak jangan ada yang putus sekolah, kedepannya mereka akan menjadi prioritas utama untuk bekerja di kawasan KIPI,” pungkasnya. []
Admin03
