Lonjakan Kasus Seksual dan Isu TKD, DPRD Balikpapan Bergerak Cepat

BALIKPAPAN — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan, sekaligus menyoroti meningkatnya kasus kekerasan seksual di kalangan pelajar serta remaja. Ketua Komisi IV, Gasali, menyebut ketiga isu tersebut saling berkaitan karena menyangkut kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi muda Balikpapan.

Menurutnya, efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah kota tidak boleh mengganggu program pendidikan dan kesehatan yang menjadi layanan dasar masyarakat. “Kami sudah melakukan rapat dengar pendapat untuk membahas dampak pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) terhadap anggaran sektor pendidikan. Dari hasil pembahasan sementara, belum ada keputusan final. Namun kami berharap seluruh kegiatan prioritas tetap bisa berjalan di tahun 2026,” ujar Gasali di Gedung DPRD Balikpapan, Rabu (05/11/2025).

Ia menegaskan, pembahasan dengan mitra kerja masih berlangsung dan DPRD akan memastikan agar kegiatan pendidikan tidak terganggu. “Masih dalam proses pembahasan, jadi belum bisa disimpulkan. Tapi kami dorong agar kegiatan tetap berjalan tanpa gangguan,” katanya.

Gasali menegaskan bahwa pembangunan ruang kelas baru (RKB), renovasi sekolah, dan peningkatan fasilitas pendidikan menjadi prioritas yang tidak boleh tersentuh pemangkasan anggaran. “Yang jelas, kegiatan seperti penambahan ruang belajar, pembangunan sekolah, dan renovasi fasilitas pendidikan harus tetap dilanjutkan,” ujarnya.

Ia menepis isu bahwa pemotongan TKD akan mengancam proyek pendidikan. “Bukan terancam, justru harus dipertahankan. Program pendidikan ini skala super prioritas dan tidak boleh dikurangi,” tegasnya.

Gasali memastikan proyek pembangunan SD 022 Balikpapan berjalan sesuai jadwal karena dananya telah dialokasikan dalam APBD 2025. “SD 022 tidak terdampak pemotongan TKD. Anggarannya sudah ada dan tinggal menunggu penyelesaian. Saya sudah meninjau ke lokasi, dan optimis bisa rampung Desember ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. “Kami ingin pembangunan ruang kelas, renovasi sekolah, dan seluruh program pendidikan tetap berjalan lancar. Pelayanan pendidikan tidak boleh berhenti, karena ini investasi jangka panjang untuk kualitas SDM Balikpapan,” pungkasnya.

Selain pendidikan, DPRD juga menyoroti rencana pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan pada 2026. Gasali menilai, kebijakan efisiensi tidak boleh merugikan pegawai di sektor vital seperti kesehatan. “Kami mendorong agar pegawai, khususnya tenaga kesehatan, tidak dirugikan. Kalau ada pemotongan, sebaiknya diarahkan ke pos-pos lain yang tidak menyentuh pelayanan publik,” ujarnya.

Ia memperingatkan bahwa pemangkasan tunjangan di sektor kesehatan dapat menurunkan semangat kerja dan berdampak pada pelayanan masyarakat. “Kami berharap efisiensi tidak sampai ke tenaga kesehatan. Kalau mau dipangkas, mungkin bisa di kegiatan seremonial atau hal-hal yang sifatnya tidak urgen,” tegasnya.

Gasali juga mengingatkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan memiliki perlindungan anggaran yang diatur dalam undang-undang. “Dalam Undang-Undang Kesehatan sudah jelas diatur porsinya. Begitu juga pendidikan yang wajib mendapat alokasi minimal 20 persen. Jadi saya yakin, dua sektor ini tidak akan terkena dampak besar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa meski ada penyesuaian anggaran, seluruh program pelayanan publik harus tetap berjalan sebagaimana rencana awal pemerintah daerah. “Program tetap harus berjalan. Kalau pun ada penghematan, sebaiknya dilakukan di kegiatan yang bersifat seremonial,” pungkasnya.

Sementara itu, DPRD Balikpapan juga memberi perhatian serius terhadap lonjakan kasus kekerasan seksual di kalangan remaja dan pelajar. Gasali menilai situasi ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi peringatan sosial yang menunjukkan melemahnya pengawasan keluarga terhadap anak. “Kasus seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Ini bukan lagi kejadian insidental, tapi tanda bahwa benteng moral dan kontrol sosial di sekitar anak mulai rapuh,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyelesaian kasus semacam itu tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. “Segala pembinaan seharusnya dimulai dari keluarga. Kalau orang tua lalai, pergaulan anak jadi tanpa arah, dan risiko kasus semacam ini makin tinggi,” tegasnya.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, pelaku remaja yang terlibat kasus kekerasan seksual harus mendapat pembinaan agar bisa kembali ke jalur yang benar. “Lembaga pembinaan anak harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebatas formalitas. Anak-anak ini masih bisa diperbaiki,” katanya.

Untuk memperkuat pencegahan, Komisi IV mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah kota, sekolah, lembaga sosial, hingga masyarakat. “Menangani kekerasan seksual di kalangan remaja tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Harus ada kerja sama antara sekolah, orang tua, psikolog, dan masyarakat,” jelasnya.

Gasali menyampaikan, DPRD juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam memperluas sosialisasi serta edukasi keluarga mengenai perlindungan anak. “Sosialisasi boleh gencar, tapi kunci utamanya ada di rumah. Orang tua harus hadir, mengawasi, dan mendidik anak-anaknya. Karena mereka bukan sekadar penerus, tapi masa depan Balikpapan,” tutupnya.

Gabungan dari tiga isu besar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak  menunjukkan konsistensi DPRD Balikpapan dalam menjaga arah pembangunan manusia seutuhnya. Gasali menegaskan, tanpa pendidikan yang kuat, kesehatan yang terjamin, dan moralitas yang kokoh, masa depan Balikpapan tidak akan bisa berdiri tegak. []

Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Rasidah