Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Terpilihnya Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2025–2030 dalam Musyawarah Nasional (Munas) II AKPSI yang digelar di Jakarta pada Selasa (18/11/2025), menjadi lebih dari sekadar pergantian kepengurusan. Penunjukan ini sekaligus membawa harapan baru bagi daerah penghasil sawit di seluruh Indonesia untuk mendapatkan keadilan, kontribusi nyata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Mudyat Noor menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara besar tidak boleh membiarkan kabupaten penghasil sawit berjuang sendiri menghadapi berbagai persoalan klasik, mulai dari minimnya pendapatan daerah, konflik sosial, hingga kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, AKPSI didorong menjadi lembaga yang kuat, solid, dan efektif dalam memperjuangkan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada daerah penghasil sawit.
Perusahaan Sawit Jangan Lagi Jadi “Negara dalam Negara” Salah satu pesan paling tegas yang disampaikan Mudyat Noor adalah mengenai ketimpangan yang selama ini terjadi. Meski kelapa sawit menjadi komoditas strategis nasional dan penyumbang devisa besar, daerah penghasil sering kali hanya menerima dampaknya bukan manfaatnya.
Ia menilai banyak perusahaan sawit menguasai ribuan hektare lahan namun kontribusinya terhadap daerah masih minim. Retribusi daerah tidak mengalir sebagaimana mestinya, sementara beban kerusakan infrastruktur dan persoalan sosial justru ditanggung pemerintah kabupaten. Dalam berbagai kasus, masyarakat bahkan merasakan perusahaan sawit bertindak layaknya “negara dalam negara”.
Menurut Mudyat Noor, kondisi ini harus diubah. Daerah penghasil sawit memiliki hak penuh untuk memperoleh manfaat sepadan dengan beban yang mereka tanggung selama ini. Ia menyoroti perjuangan kabupaten dalam memperjuangkan retribusi tandan buah segar (TBS) yang selama bertahun-tahun sulit diwujudkan tanpa payung hukum nasional.
Selain itu, dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dinilai belum tepat sasaran, padahal daerah penghasil sangat membutuhkan dukungan untuk pembangunan, infrastruktur, dan penguatan kelembagaan petani.
Di bawah kepemimpinan baru, AKPSI menargetkan penguatan regulasi agar daerah memiliki dasar hukum yang jelas dalam penarikan retribusi TBS, advokasi agar dana sawit nasional kembali kepada masyarakat di daerah penghasil, kolaborasi antara pemerintah–perusahaan–petani, serta mendorong investasi hilirisasi yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.
Mudyat Noor menekankan bahwa isu sawit bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan, tata ruang, dan ketahanan pangan. Di PPU, misalnya, perubahan kimia tanah akibat aktivitas industri sawit memengaruhi produktivitas pertanian, sementara banjir, kerusakan infrastruktur, dan konflik lahan menjadi tantangan lain yang harus ditangani.
Karena itu, menurutnya, industri sawit harus kembali pada tujuan utamanya: menghidupi rakyat, bukan menyulitkan mereka.
Ia menyebutkan bahwa AKPSI adalah satu-satunya asosiasi resmi yang diakui negara untuk mewakili daerah penghasil sawit. Banyak kabupaten mengalami kesulitan dalam urusan legalitas, perbankan, dan akses kebijakan karena organisasi ini sempat tidak aktif. Setelah kepengurusan diperbarui melalui Munas II, AKPSI diharapkan menjadi wadah perjuangan kolektif yang kuat bagi daerah.
Munas II AKPSI diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret—bukan sekadar dokumen seremonial. Daerah penghasil ingin mendapatkan kepastian pendapatan, perlindungan petani dan masyarakat, dukungan regulasi dari pemerintah pusat, serta hubungan yang lebih sehat dengan perusahaan sawit.
Dengan semangat dan kepemimpinan baru, AKPSI diharapkan mampu menjadi tonggak perubahan bagi masa depan sawit Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, dan ramah lingkungan. Sebagaimana pesan penutup Mudyat Noor: “Sawit untuk kesejahteraan, bukan sawit yang menyisakan konflik.”
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
