MAHAKAM ULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Long Bagun sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (06/02/2026). Forum ini menjadi wadah strategis untuk mempertajam usulan pembangunan dari tingkat kampung agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, serta perwakilan kampung di wilayah Long Bagun. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahulu, Yohanes Andy Abeh, menjelaskan bahwa Musrenbang kecamatan merupakan agenda tahunan yang memiliki posisi penting dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, seluruh usulan yang sebelumnya dibahas dalam Musrenbang kampung akan dihimpun untuk kemudian diproses lebih lanjut pada tingkat kabupaten.
Seluruh usulan tersebut, lanjut Yohanes, akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebelum melalui tahapan verifikasi. Proses ini bertujuan menilai kelayakan program, kesiapan pelaksanaan, serta kesesuaian dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD 2027.
“Usulan tidak hanya dihimpun, tetapi juga diverifikasi berdasarkan kriteria kesiapan dan keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil Musrenbang Kecamatan Long Bagun masih akan dibahas kembali melalui forum konsultasi publik serta forum perangkat daerah yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir Februari 2026. Rangkaian Musrenbang kecamatan di seluruh wilayah Mahulu sendiri dijadwalkan berlanjut hingga 20 Februari 2026 sebagai bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Untuk perencanaan tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Mahulu mengusung tema pembangunan “Pemerataan Layanan Dasar ke Seluruh Wilayah, Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal, serta Konsolidasi Kelembagaan untuk Pertumbuhan Berkelanjutan.” Tema tersebut merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang menjadi arah pembangunan lima tahunan daerah.
Berdasarkan tema tersebut, terdapat tiga prioritas utama pembangunan. Pertama, peningkatan kualitas sekaligus pemerataan layanan dasar yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi. Prioritas ini dipandang penting untuk mengurangi kesenjangan layanan antarwilayah di Mahulu.
Kedua, penguatan struktur ekonomi lokal melalui modernisasi sektor pertanian, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis budaya lokal, serta peningkatan daya tarik destinasi wisata alam. Upaya ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketiga, perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif dan inklusif melalui digitalisasi administrasi pemerintahan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan kecamatan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus efisiensi birokrasi.
Pemerintah daerah menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mahakam Ulu hingga mencapai angka 71,58 pada 2027. Selain itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 8,42 hingga 8,94 persen. Meski demikian, Yohanes mengakui tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah sehingga Mahulu masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur strategis pada 2026 sebagai fondasi menuju target pembangunan 2027. Program tersebut meliputi optimalisasi jaringan air bersih di Ujoh Bilang dan Long Melaham, pembangunan sistem sanitasi terpadu atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta kelanjutan pembangunan fasilitas publik seperti perkantoran permanen dan bandara.
Melalui Musrenbang kecamatan ini, Pemerintah Kabupaten Mahulu berharap seluruh usulan pembangunan dari tingkat kampung dapat terintegrasi secara sistematis, sehingga mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan di seluruh wilayah Mahakam Ulu. []
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan