Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PASER – Pemerintah Kabupaten Paser menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Pendopo Lou Bapekat, Senin (09/02/2026), dan dibuka secara resmi oleh Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli.
Forum ini menjadi tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sekaligus wadah menjaring aspirasi masyarakat serta menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten agar program yang disusun tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Bupati Fahmi Fadli menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD mengedepankan pendekatan perencanaan yang komprehensif sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024 tentang sistem perencanaan dan pembangunan nasional, mengamanatkan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan politik, demokratik, partisipatif, top down dan bottom up”, jelasnya.
Ia menyebut RKPD Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan visi pembangunan Kabupaten Paser “Paser TUNTAS” (Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser 2025–2029.
Tema pembangunan yang diusung pada 2027 berfokus pada pemenuhan infrastruktur yang andal dan merata guna mendukung pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan, serta kawasan strategis.
“Adapun Fokus utama pembangunan tahun 2027 adalah Pemenuhan infrastruktur dasar sampai pedesaan. Pembangunan infrastruktur sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kawasan pedesaan. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Serta menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan”, tambahnya.
Bupati merinci lima fokus utama pembangunan yang harus menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2027, yakni pemenuhan infrastruktur dasar hingga wilayah pedesaan dan daerah terpencil; penguatan ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur sebagai pengungkit pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat; peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan melalui pendidikan, kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat; penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif; serta pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan keseimbangan jangka panjang. Menurut Fahmi, arah pembangunan tersebut harus tercermin secara nyata dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran perangkat daerah.
Bupati Paser menegaskan pentingnya koordinasi antarkepala perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja (renja) agar selaras dengan tema dan fokus pembangunan 2027.
“Kami sampaikan kepada seluruh kepala perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja atau renja perangkat daerahnya masing-masing untuk mempedomani tema dan fokus utama pembangunan tahun 2027. Tidak ada lagi rencana kerja Perangkat daerah yang hanya mengcopy paste rencana kerja tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak ada lagi program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang tidak mendukung pada pencapaian tema dan fokus pembangunan tahun 2027”, tambahnya.
Ia juga menekankan perubahan paradigma penganggaran dari money follow function menjadi money follow program, sehingga setiap belanja daerah benar-benar memberikan kontribusi terhadap prioritas pembangunan.
Kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bappedalitbang), Bupati meminta penguatan koordinasi perencanaan berbasis pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta kombinasi top-down dan bottom-up.
Sementara itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) diminta memastikan keselarasan kapasitas fiskal daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Hal ini berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat ke daerah harus bisa di selaraskan dengan RKPD, sehingga alokasi keuangan bisa berjalan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan”, imbuhnya.
Forum konsultasi publik dan Musrenbang RKPD ini dihadiri pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Paser, unsur Forkopimda, akademisi, perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, hingga tokoh masyarakat.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah memberikan ruang bagi desa dan kelurahan untuk menyampaikan usulan program prioritas berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Bupati Fahmi mengapresiasi partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Usulan yang disampaikan harus benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat serta selaras dengan visi Paser TUNTAS, sehingga pembangunan yang direncanakan dapat tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap Musrenbang RKPD 2027 mampu menghasilkan program prioritas yang berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Paser.
“Kita perlu mengingat dan menyusun hal yang sangat prioritas yang membawa hal besar, membawa dampak besar untuk menjadi lebih di utamakan untuk penganggaran tahun 2027”, pungkasnya.
Kegiatan ini ditutup dengan semangat “Olo manin aso buen siolo ndo”, yang bermakna hari esok harus lebih baik dari hari ini sebuah komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Paser yang merata, berkelanjutan, dan berkeadilan. []
Penulis: Reporter W/D | Penyunting: Nursiah
