Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN — Suara dari perbatasan kembali menggema. Presidium Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Krayan tidak ingin lagi menjadi sekadar pengisi daftar panjang aspirasi daerah yang diabaikan. Mereka mendesak pemerintah pusat agar tidak terus menutup mata terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah paling ujung Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.
Melalui agenda roadshow audiensi ke berbagai lembaga tinggi negara di Jakarta, Presidium DOB Krayan membawa pesan tegas: Krayan ingin menjadi kabupaten sendiri bukan hanya demi gengsi, melainkan demi keberlangsungan hidup masyarakat perbatasan yang selama ini hidup di tengah keterbatasan akses dan perhatian negara.
Sekretaris Jenderal Presidium DOB Krayan, Helmi Pudaaslikar, mengatakan pihaknya telah menyerahkan dokumen lengkap aspirasi pembentukan Kabupaten Krayan, termasuk laporan kesiapan administratif dan rencana lokasi ibu kota di Long Puak, Kecamatan Krayan Barat.
“Saat di DPR, kami diterima oleh anggota Komisi II DPR RI asal Kaltara, Deddy Sitorus. Di DPD RI, kami diterima oleh Hasan Basri, dan di Kemendagri kami menyampaikan perkembangan DOB Krayan langsung kepada Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Sumule Tumbo,” ujar Helmi, Sabtu (11/10/2025) sore.
Namun di balik pernyataan optimistis itu, perjalanan DOB Krayan menyingkap realitas getir: suara perbatasan sering kali hanya terdengar ketika agenda politik butuh panggung. Setelah itu, senyap.
Helmi mengingatkan, perjuangan pemekaran ini bukan baru dimulai kemarin. “Perjuangan pembentukan Kabupaten Krayan sudah berlangsung lama dan didasari oleh kebutuhan nyata masyarakat di perbatasan terhadap pemerintahan yang lebih dekat dan berpihak,” tegasnya.
Sebelum roadshow ke Jakarta, Presidium telah menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI pada 23 September 2025 yang juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Kaltara, serta para kepala daerah se-Kaltara. Dalam forum itu, mereka kembali menagih janji pemerintah: kapan Krayan benar-benar diperhatikan?
“Ini bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kedaulatan negara dan mempercepat kesejahteraan masyarakat di wilayah paling ujung perbatasan,” kata Helmi.
Ia menilai, potensi besar Krayan dari sumber daya alam hingga budaya selama ini tak pernah menjadi prioritas pembangunan nasional. Infrastruktur jalan rusak, akses logistik sulit, dan layanan publik minim seolah menjadi pemandangan biasa di daerah yang disebut “beranda depan negara” itu.
“Pemerintah harus melihat Krayan bukan hanya sebagai daerah perbatasan, tetapi sebagai beranda depan negara. Dengan adanya DOB, pelayanan publik bisa lebih cepat, pembangunan bisa lebih terencana, dan masyarakat bisa merasakan kehadiran negara secara nyata,” pungkas Helmi.
Kritiknya mengandung sindiran tajam: bagaimana mungkin negara bicara kedaulatan di perbatasan, sementara rakyat di sana masih harus berjuang untuk sekadar merasakan hadirnya negara? Selama pemerintah pusat lebih sibuk dengan politik di pusat ketimbang realitas di ujung negeri, perjuangan Krayan akan terus menjadi gema yang hilang di antara hiruk-pikuk birokrasi. []
Admin03
