Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyatakan dukungannya terhadap program pendidikan gratis bertajuk gratispol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur. Program ini dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk generasi emas pada tahun 2045 mendatang.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahrony Pasie, saat menghadiri peluncuran program tersebut di Gedung Plenary Hall, Jalan KH Wahid Hasim, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Senin (21/04/2025).
“Kami mendukung penuh program gratispol ini karena diyakini mampu menciptakan generasi emas, khususnya di Samarinda. Generasi yang unggul dan berkualitas menjadi harapan besar kami untuk masa depan Kaltim,” ujar Novan kepada awak media.
Ia menyampaikan bahwa program tersebut merupakan peluang besar bagi masyarakat Samarinda untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Menurutnya, kehadiran program ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang selama ini menghadapi kendala biaya pendidikan.
“Kami menyambut baik langkah Gubernur Kaltim dalam mencanangkan program ini. Ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan, terutama bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tetapi terkendala biaya,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Novan juga menjelaskan bahwa pendanaan program gratispol bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim dan sebagian melalui dukungan Kementerian terkait. Ia mengungkapkan bahwa implementasi program dilakukan secara bertahap mulai 2025 dan ditargetkan berjalan optimal pada 2026.
“Tahun ini memang masih dalam masa transisi, tetapi program sudah mulai dijalankan. Insyaallah pada 2026 mendatang, seluruh pelaksanaannya akan berjalan maksimal,” terangnya.
Selain sektor pendidikan, Novan juga menyinggung program kesehatan gratis yang menjadi bagian dari sinergi antara kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto dan program Pemprov Kaltim. Dalam program ini, iuran BPJS Kesehatan masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kaltim ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Sinergi ini penting agar program-program pusat bisa terealisasi sampai ke tingkat daerah. Ketika ada kekurangan anggaran di tingkat kabupaten atau kota, maka akan dilengkapi oleh pemerintah provinsi,” tutup Novan, anggota DPRD dari daerah pemilihan Kecamatan Samarinda Ulu. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nistia Endah
