Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Kabupaten Nunukan kembali menjadi sorotan dalam isu ketenagakerjaan lintas negara. Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menyoroti pentingnya peran pemerintah pusat dalam menyusun rencana induk perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama bagi wilayah perbatasan seperti Nunukan yang menjadi jalur strategis migrasi tenaga kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan Wakil Menteri Perlindungan PMI, Christina Aryani, dalam kegiatan sosialisasi edukasi keuangan dan pelatihan konten kreator bagi PMI di Kantor Bupati Nunukan. Dalam kesempatan itu, Hermanus menyampaikan harapan besar akan adanya perencanaan menyeluruh dari tingkat pusat hingga ke daerah. “Kami mengusulkan agar ada rencana induk tahunan terkait perlindungan PMI, sehingga penanganannya bisa dilakukan secara terpadu dari pusat hingga ke daerah. Nunukan ini adalah pintu masuk, jadi semua dampak sosial karena deportasi maupun penempatan, kami yang langsung merasakan,” ujar Hermanus.
Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Nunukan memiliki sejarah panjang sebagai titik keluar-masuknya PMI, baik secara resmi maupun tidak prosedural. Data menunjukkan, lebih dari 3.000 PMI melewati jalur resmi Nunukan setiap tahunnya, belum termasuk yang tidak terdata akibat minimnya dokumen sah.
Namun, Hermanus menegaskan bahwa kewenangan dan sumber daya daerah sangat terbatas dalam menangani berbagai persoalan kompleks yang muncul. “Kita menghadapi keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam penanganan persoalan-persoalan yang muncul. Karena, mayoritas PMI berasal dari luar Kaltara,” ungkapnya. pada (08/06/2025).
Ia juga menyatakan kesiapan Kabupaten Nunukan untuk terus menjalin kerja sama lintas sektor, namun menekankan pentingnya perhatian lebih dari pemerintah pusat agar beban penanganan tidak sepenuhnya jatuh pada daerah. “Sebagai wilayah perbatasan, kami tentu terbuka untuk terus bersinergi dan berkolaborasi. Tapi kami juga berharap ada perhatian lebih dari pusat agar persoalan-persoalan PMI ini tidak terus-menerus menjadi beban daerah,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan selama ini telah aktif berkoordinasi dengan lembaga vertikal dalam mengelola dampak sosial dari deportasi eks PMI. Hermanus berharap, kunjungan Wakil Menteri ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan PMI secara nasional.
“Kita berharap kunjungan Wamen ini dapat memberi semangat dan harapan baru terhadap perbaikan sistem perlindungan PMI di daerah perbatasan. Kami siap terus terbuka dan berkolaborasi demi perlindungan PMI yang lebih baik,” tutupnya. {}
Tusiman
