Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Warga Kecamatan Kabudaya, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mulai kehilangan kesabaran terhadap janji-janji pembangunan infrastruktur jalan yang tak kunjung nyata. Wilayah yang menjadi salah satu penopang pendapatan daerah itu justru masih bergelut dengan akses jalan berlubang, becek, dan belum teraspal hingga hari ini.
Warga menilai pemerintah daerah terlalu sibuk berwacana tanpa menunjukkan tindakan nyata. Padahal, kondisi jalan di Kabudaya bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan urat nadi perekonomian perbatasan yang menghubungkan banyak kecamatan dan jalur distribusi utama barang kebutuhan pokok.
“Harapan kami sederhana, seluruh ruas jalan di Kabudaya bisa segera diaspal agar akses lebih lancar. Selain itu, jalan tembus menuju Kecamatan Lumbis Ogong juga penting segera direalisasikan,” ujar Polus, warga setempat, Jumat (03/10/2025).
Kata “segera” tampaknya sudah kehilangan maknanya bagi warga. Bertahun-tahun mereka menanti pembangunan, namun yang datang hanya kunjungan pejabat dan janji manis dalam forum rapat. Jalan di Kabudaya tetap berlumpur di musim hujan dan berdebu di musim panas.
Anggota DPRD Nunukan Donal turut menegaskan agar Pemkab Nunukan menjadikan pembangunan jalan di perbatasan sebagai prioritas dalam APBD 2026. Ia menilai, kabupaten yang bersebelahan langsung dengan Malaysia ini tak pantas terlihat seperti daerah yang tertinggal.
“Infrastruktur jalan bukan hanya kebutuhan transportasi dasar, melainkan juga penopang utama kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah perbatasan,” ujarnya.
Namun, pernyataan politis seperti ini sudah terlalu sering terdengar setiap tahun menjelang penyusunan anggaran, tapi hasilnya tetap nihil. Warga menunggu jalan yang bisa dilalui, bukan sekadar pernyataan peduli dari gedung dewan.
Donal menambahkan bahwa Kabudaya memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, namun ironisnya, pemerintah tampak enggan mengembalikan hasil pembangunan ke daerah yang berjasa ini.
“Jika kondisi jalan di Kabudaya semakin layak, masyarakat tentu lebih mudah beraktivitas dan ekonomi daerah juga akan terdorong. Pada akhirnya, semua bermuara pada terwujudnya Nunukan yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Donal.
Namun kenyataannya, hingga kini pembangunan di wilayah pedalaman seperti Kabudaya masih terpinggirkan. Pemerintah seolah menutup mata terhadap ketimpangan yang kian lebar antara pusat kabupaten dan daerah perbatasan.
Sorotan tajam pun muncul terhadap Pemkab Nunukan yang dinilai gagal memetakan prioritas pembangunan. Warga menuntut langkah konkret, bukan lagi sekadar alasan soal keterbatasan anggaran. Jika tidak, Kabudaya akan terus menjadi saksi bisu dari ketimpangan pembangunan yang tak kunjung ditebus. []
Admin03
