Nurahmani : Gebyar Pendaftaran NIB Dimulai Agustus

SAMARINDA – KEPALA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian (Kadiskop UKM) Kota Samarinda Nurrahmani mengatakan pada bulan Agustus 2023 akan diadakan gebyar pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi seluruh pelaku usaha yang belum memilikinya di Kota Samarinda.

Hal itu disampaikan Nurrahmani usai menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberdayaan dan pengembangan produk lokal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Samarinda ke pasar modern di ruang rapat gabungan Gedung DPRD Kota Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Kamis (20/07/2023).

“Nanti di tanggal 12 Agustus 2023 kami ada gebyar pendaftaran NIB dan NPWP masyarakat tidak perlu datang kami akan lewat Kelurahan dan Kecamatan yang tanggal 01 Agustus ini akan mensosialisasikan,” ujar mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda ini.

Diketahui sosok yang akrab disapa Yama ini melanjutkan, nanti para Rukun Tetangga (RT) yang akan mendata warganya yang memiliki usaha namun belum memiliki NIB kemudian berkasnya dibawa ke Kecamatan nanti ada petugas dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Samarinda yang memasukkan data tersebut sampai jadi NIBnya.

“Jadi tugasnya RT itu mendata dan berkasnya masukan ke kami dan kami siapkan operatur jadi kami akan mengoprasionalkan dan anda akan mendapatkan NIB, jadi kami bisa mendata berapa pelaku usaha di Kota Samarinda karena kebijakan apapun itu kuncinya harus punya NIB,” katanya.

Selain itu, ia juga menjelaskan maksudt dan tujuan diadakan gebyar pendaftaran NIB untuk pelaku usaha yakni pemerintah dapat mengetahui berapa jumlah pelaku usaha yang ada di Samarinda dan para pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman melalui bank Kaltimtara karena telah memiliki NIB.

“Tujuannya kita tahu berapa jumlahnya kemudian ini bisa menjadi sebuah kebijakan pemerintah dengan jumlah sekian, dan yang banyak bidang kuliner misalkan maka kebijakan apa yang perlu diturunkan, dan kita bisa melihat berapa omsetnya, berapa pekerjanya, berapa jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, pokonya tentang data itu merupakan bahan untuk bisa mengambil kebijakan,” ucapnya. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono