OIKN Tegaskan Kunjungan ke IKN Gratis dan Bebas Pungli

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) kembali menegaskan kepada masyarakat bahwa seluruh fasilitas dan layanan kunjungan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN terbuka sepenuhnya untuk umum dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas temuan adanya praktik pungutan liar di lapangan yang dinilai dapat mencoreng prinsip pelayanan publik di kawasan ibu kota negara baru tersebut.

Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menyampaikan dengan tegas bahwa tidak ada tarif masuk, biaya parkir, atau pungutan dalam bentuk tip kepada petugas pendamping yang dibenarkan dalam kegiatan kunjungan ke kawasan IKN. “OIKN tidak pernah memungut biaya masuk atau parkir. Kalau ada yang meminta, laporkan! Itu tindakan melanggar hukum,” tegasnya pada Senin, 14 Juli 2025.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna A. Safitri, menambahkan bahwa semua layanan publik dan edukatif di kawasan IKN disediakan secara gratis sebagai bagian dari upaya membangun budaya pelayanan publik yang bersih dan bebas pungutan liar. “Kami ingin membangun budaya baru di Nusantara, bebas pungutan liar dan berorientasi pada pelayanan,” ujar Myrna.

Ia menjelaskan, kegiatan seperti Eco Traveler, tur wisata, dan aktivitas publik lainnya merupakan bagian dari inisiatif OIKN untuk mengenalkan kawasan IKN secara inklusif dan terbuka kepada masyarakat luas. Tidak hanya itu, Myrna juga menekankan bahwa OIKN telah menyiapkan sistem pengaduan agar setiap laporan dari masyarakat terkait praktik pungli dapat segera ditindaklanjuti.

OIKN telah menyediakan saluran aduan resmi di nomor 0811-5999-767. Masyarakat diminta untuk tidak ragu melapor apabila menemukan tindakan yang merugikan seperti pungutan liar selama kunjungan mereka. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pembangunan dan pengelolaan IKN sebagai kota masa depan yang menjunjung tinggi nilai transparansi dan integritas.

Komitmen ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam membangun Ibu Kota Nusantara sebagai kota percontohan yang bersih dari praktik korupsi dan mengedepankan kenyamanan serta keterbukaan bagi semua pihak, termasuk wisatawan dan warga lokal.[]

Admin05