Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) priode 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim Tahun 2026.
Disampaikan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dalam forum tersebut perkiraan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2026 sebesar RP18,9 triliun, jadi mengalami penurunan dari Rp20 triliun pada 2025.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Sapto Setyo Pramono yang menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat lebih memaksimalkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan harus lepas dari ketergantungan pendapatan dari sektor pertambangan batu bara.
“Kalau penurunan itu baru prediksi, akan tetapi Pemprov Kaltim dan pastinya DPRD kami mencoba bagaimana menggali potensi-potensi yang bisa meningkatkan PAD, karena dampak dari pada perang yang belum berkesudahan dan masih didominasi dengan adanya ekspor batubara yang belum membaik,” ujar Sapto, kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Kamis (22/05/2025).
Menurut Sapto, dengan faktor geografis, sumber daya alam Kaltim, kondisi Negara yanga aman, dan masuknya investor ke Kaltim itu akan menjadi nilai tambah untuk peningkatan PAD di Kaltim serta akan memberikan dampak dengan perekonomian Negara Indonesia.
“Saya yakin ini kalau kondisi negara geopolitik baik, kemudian negara dalam kondisi baik, dan iklim investasi baik, maka akan meningkatkan pasti pendapatan Negara, maupun nanti PAD Kaltim,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Ditambahkan Sapto, agar Pemprov Kaltim untuk dapat memanfaatkan sektor yang lain seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pengelolaan dan pemanfaatan alur sungai Mahakam serta pantai dari o sampai 12 mil laut yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim.
“Potensinya meningkatkan pendapatan daerah yakni UMKM, kemudian kami mencoba untuk meminta pengelolaan dan pemanfaatan alur sungai dan pesisir 0 sampai 12 mil di Kaltim yang menjadikan kewenangan kita,” tutup wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda ini. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: M. Reza Danuarta
