Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), M. Darlis Pattalongi, menanggapi kekhawatiran sejumlah sekolah dan orang tua murid terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Di Samarinda, sejumlah orang tua murid dilaporkan mulai menolak pelaksanaan MBG, bahkan sebelum program dijalankan. Penolakan ini muncul karena kekhawatiran akan mekanisme pelaksanaan, distribusi makanan, dan keamanan pangan yang akan diberikan kepada peserta didik.
Menanggapi kondisi tersebut, Darlis sapaan akrabnya menegaskan bahwa pelaksanaan MBG tidak bisa ditolak oleh pemerintah daerah karena merupakan kebijakan langsung pemerintah pusat. Program ini menempati prioritas nasional dan harus dijalankan di seluruh wilayah.
“Karena MBG adalah program pemerintah pusat, program Presiden. Kami percaya bahwa kelemahan dalam pelaksanaan sebelumnya akan diperbaiki oleh penyelenggara utama, yakni Badan Gizi Nasional,” ujar Darlis kepada awak media saat ditemui di Gedung D, Lantai 3 kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (15/10/2025).
Darlis menambahkan, pihaknya mendorong pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh agar skema pelaksanaan program lebih efektif dan dapat diterima masyarakat. Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang jelas serta jaminan mutu makanan kepada orang tua siswa.
“BGN harus meyakinkan orang tua bahwa pemerintah berkomitmen memperbaiki semua proses berjalannya program MBG, supaya kekhawatiran bahwa makanan bisa membahayakan anak mereka semakin kecil,” tegas Darlis.
Selain itu, Darlis berharap agar program MBG dapat menyesuaikan dengan kondisi lokal dan melibatkan pemangku kepentingan setempat. Dengan demikian, manfaat program benar-benar dirasakan oleh para siswa tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Intinya, kami mendukung, tapi pelaksanaannya harus benar-benar matang dan aman, dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah setempat, serta sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan pemerintah pusat,” pungkas wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda ini.
Menurut Darlis, pengalaman pelaksanaan program serupa sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah pusat. Dengan evaluasi yang tepat, kekhawatiran masyarakat dapat diminimalkan dan penerapan MBG di sekolah-sekolah dapat berjalan lancar. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, mulai dari guru, komite sekolah, hingga pihak terkait lainnya, agar distribusi makanan bergizi bisa tepat sasaran dan memenuhi standar kesehatan.
Program MBG sendiri diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi siswa sekaligus mendukung program pemerintah dalam mengurangi stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak di Kalimantan Timur. Dengan pelaksanaan yang matang, program ini diyakini akan memberikan dampak positif yang nyata bagi generasi muda. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
