OTT KPK: Wamen Ketenagakerjaan Diduga Lakukan Pemerasan Perusahaan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer, yang diduga terlibat kasus pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penangkapan berlangsung Rabu malam (20/08/2025).

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menjelaskan bahwa OTT ini menjerat total 10 orang. “10 orang,” ujar Fitroh saat dihubungi, Kamis (21/08/2025). Ia menambahkan bahwa tindakan dugaan pemerasan yang dilakukan Noel, sapaan akrab Immanuel, berkaitan dengan proses pengurusan sertifikasi K3 bagi sejumlah perusahaan.

KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Immanuel dan pihak-pihak lain yang ditangkap. Sampai saat ini, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih detail terkait penyidikan awal maupun nilai dugaan uang yang diterima dalam kasus tersebut.

Dalam OTT ini, penyidik KPK turut menyita sejumlah barang bukti, termasuk dua motor gede (moge) merek Ducati. Berdasarkan pantauan wartawan di Gedung Merah Putih KPK, kedua motor tersebut diangkut menggunakan mobil pikap berwarna putih. Satu motor Ducati jenis Streetfighter V4 berwarna merah dengan pelat nomor B 4225 SUQ, sedangkan satu motor lainnya, jenis Multistrada V4 berwarna putih dengan pelat nomor B3838 BOB.

Menurut informasi resmi dari laman Samsat DKI Jakarta, harga jual motor Ducati merah mencapai Rp349,7 juta, sementara motor putih bernilai Rp418,4 juta. Selain kedua motor mewah tersebut, Fitroh Rohcahyanto menyebut bahwa KPK juga menyita sejumlah uang tunai dan puluhan kendaraan roda empat. Semua barang bukti tersebut kini diamankan untuk mendukung proses penyidikan.

Saat ini, Immanuel Ebenezer sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK untuk menindaklanjuti kasus dugaan pemerasan ini. Wakil Ketua KPK menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa pihaknya akan mengumumkan secara rinci hasil OTT dan perkembangan penyidikan dalam waktu dekat. KPK menekankan pentingnya transparansi kepada publik terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tinggi negara, termasuk terkait pengurusan sertifikasi K3 yang menyangkut keselamatan pekerja di berbagai perusahaan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pejabat setingkat Wakil Menteri dan dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi K3, yang memiliki implikasi langsung terhadap keselamatan tenaga kerja di Indonesia. Langkah KPK dianggap sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi di sektor pemerintahan.[]

Admin05