Paket Murah Rp15 Ribu Bantu Kelompok Rentan Sambut Natal

PALANGKA RAYA – Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk waspada terhadap lonjakan permintaan pangan yang biasa terjadi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Peringatan itu disampaikan Gubernur H. Agustiar Sabran melalui Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi, Herson B. Aden, dalam Rapat Koordinasi HBKN di Aula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Kamis (27/11/2025).

Herson membuka arahannya dengan menggambarkan tradisi masyarakat setiap Desember, ketika keluarga berkumpul dan merayakan hari besar dengan sukacita. Namun, suasana penuh berkah ini selalu diiringi meningkatnya permintaan pangan, yang berpotensi memengaruhi harga dan ketersediaan stok.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan sinergi lintas sektor untuk menahan laju inflasi agar tidak melonjak. Pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota terus menjaga stabilitas harga, khususnya beras sebagai komoditas strategis.

Gubernur memberi perhatian khusus pada penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat, dengan distribusi terbaru mencapai 70 hingga 95 ton beras. Selain itu, Pemprov masih memiliki sisa 160 ribu paket setara 800 ton beras yang akan disalurkan hingga Desember. Setiap paket dapat ditebus masyarakat dengan harga Rp15 ribu, sehingga meringankan kelompok rentan.

Herson juga menekankan perlunya pengawasan distribusi pangan antarwilayah, mengantisipasi hambatan logistik, serta meminta semua instansi terkait turun langsung ke pasar dan sentra produksi. Laporan perkembangan harga dan hambatan logistik diminta dikirim secara rutin agar penanganan cepat dan tepat.

“Semoga sinergi ini membawa kebaikan bagi Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Bermartabat,” ujarnya menutup sambutan.

Sikap tegas pemerintah sejalan dengan arahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kalteng. Kepala Disperindag, Norhani, S.Sos., M.AP, menyatakan pihaknya terus menelusuri kondisi stok dan pergerakan harga di lapangan.

“Kalau benar terbukti menimbun, ada tindakan dari pihak berwenang. Namun yang paling penting, kita cek dulu apakah barang tersedia dan bagaimana kondisi di pasar,” ujarnya.

Norhani menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya di rak pasar, tapi juga melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memantau potensi gangguan sejak dini. Pemantauan ini akan berlangsung hingga akhir Desember, termasuk menganalisis penyebab jika muncul lonjakan harga.

Kekhawatiran mengenai terganggunya pasokan pangan akibat aktivitas perusahaan perkebunan MBG dibantah. “Enggak terganggu, tetap jalan,” tegas Norhani.

Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Kalteng berharap stok pangan aman, harga terkendali, dan masyarakat tetap bisa merayakan Nataru dengan tenang. []

Admin03