Panas! Beijing Resmi Seret Jepang ke PBB

BEIJING – Ketegangan diplomatik China–Jepang naik satu level lagi. Beijing resmi membawa perselisihan panas itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menuduh Tokyo melontarkan ancaman “intervensi bersenjata” terkait Taiwan isu yang selama ini menjadi titik paling sensitif bagi China.

Langkah itu dipicu pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menyebut serangan China terhadap Taiwan bisa memicu respons militer Jepang. Bagi Beijing, komentar itu bukan sekadar analisis geopolitik, tapi “pelanggaran berat terhadap hukum internasional”, sebagaimana ditulis Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, dalam surat resminya kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang dikirim Jumat (21/11/2025).

“Jika Jepang berani mencoba intervensi bersenjata dalam situasi lintas selat, itu akan menjadi tindakan agresi,” tulis Fu dalam surat tersebut, sebagaimana dikutip misi China untuk PBB. Dia menegaskan China akan “dengan tegas mempraktikkan hak membela diri berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional”.

Fu juga meminta Jepang “berhenti melakukan provokasi dan melewati batas, serta menarik kembali pernyataannya yang keliru” yang dianggap menantang kepentingan inti China.

Sengketa ini memanas di tengah hubungan dua negara yang sebelumnya baru saja berupaya merapatkan kembali hubungan, setelah PM Takaichi dan Presiden Xi Jinping bertemu sepekan sebelum pernyataan kontroversial tersebut. Alih-alih meredakan suhu politik, komentar PM Takaichi justru memicu badai diplomatik baru.

Dampak ekonominya mulai terasa. China menyebut hubungan dagang dua negara “sangat dirusak”, sejumlah konser musisi Jepang di Tiongkok dibatalkan, dan beberapa kapal pesiar China memilih menghindari pelabuhan Jepang sebagai bentuk kewaspadaan.

Ketegangan ini menjadi yang paling serius dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena pernyataan PM Takaichi menyingkirkan ambiguitas yang selama ini sengaja dipelihara Tokyo dalam isu Taiwan. Kini Jepang tampak lebih terbuka menunjukkan posisinya, yang bagi Beijing dianggap garis merah.

Di sisi lain, Taipei menegaskan bahwa mereka bukan bagian dari China. Pemerintah Taiwan berulang kali menyatakan hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan mereka.

Hingga berita ini diturunkan, baik kantor PM Jepang maupun Kementerian Luar Negeri Jepang belum memberikan tanggapan atas surat keras Beijing tersebut. []

Admin03