Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Pada hari kedua kunjungan kerjanya di Kutai Kartanegara (Kukar), Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, melakukan peninjauan terhadap lahan reklamasi tambang di Desa Jonggon, Jumat (14/02/2025).
Kunjungan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi secara langsung potensi lahan bekas tambang yang dikelola oleh PT Multi Harapan Utama (MHU) dan PT Bramasta Sakti, yang turut mendukung program ketahanan pangan.
Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi oleh Komandan Resor Militer (Korem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Samarinda, Brigjen TNI Anggara Sitompul. Mereka meninjau lokasi yang telah menjalani proses reklamasi dan kini digunakan untuk kegiatan pertanian dan peternakan.
“Kami melihat langsung bagaimana lahan eks tambang ini dikelola agar bisa dikonversi menjadi lahan produktif. Ini memerlukan berbagai treatment untuk memastikan keberhasilannya dalam mendukung ketahanan pangan,” ucap Brigjen TNI Anggara Sitompul.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah peternakan. Saat ini, lahan tersebut sudah mulai dimanfaatkan untuk penyediaan pakan ternak, terutama rumput yang ditujukan untuk sapi.
Di sisi lain, sektor pertanian juga sedang dalam tahap uji coba dengan penanaman jagung. Hasil panen dari percobaan ini akan menjadi indikator keberhasilan proses reklamasi lahan.
Pangdam VI/Mulawarman menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk membangun model percontohan (pilot project) ketahanan pangan yang terintegrasi.
Model ini mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, hortikultura, peternakan, dan perikanan, dengan tujuan menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan.
“Target kami adalah memastikan lahan reklamasi ini benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pertanian dan peternakan. Jika berhasil, ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” jelas Brigjen TNI Anggara Sitompul.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta.
Keterlibatan stakeholder dalam menyediakan sarana dan prasarana menjadi faktor kunci dalam pengembangan program ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan perusahaan-perusahaan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Brigjen TNI Anggara Sitompul. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Nistia Endah Juniar Prawita
