Panggung Keterbukaan Birokrasi Kalbar Tak Bisa Lagi Sembunyi

PONTIANAK — Upaya mendorong transparansi di Kalimantan Barat memasuki fase penting dengan digelarnya Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025, yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat malam, (14/11/2025), di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak.

Dengan mengangkat tema “Keterbukaan Informasi Publik Menuju Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, kegiatan ini dipastikan menjadi barometer sejauh mana komitmen badan publik mengimplementasikan prinsip transparansi. Acara akan dibuka oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan dan dihadiri berbagai unsur penting pemerintahan mulai dari Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro hingga seluruh kepala daerah se-Kalimantan Barat.

Rangkaian penganugerahan tersebut merupakan puncak Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Kalbar. Total 168 badan publik ikut dalam proses penilaian, terbagi dalam enam kategori: perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, OPD kabupaten/kota, BUMD, lembaga legislatif, dan pemerintah desa.

Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi di Kalbar bergerak ke arah yang lebih matang, baik dari sisi kualitas layanan maupun tingkat partisipasi.

“Tahun ini kita melihat peningkatan signifikan jumlah badan publik yang naik ke zona Informatif. Ini membuktikan bahwa semangat transparansi telah menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi di Kalbar,” ujarnya di Pontianak, Kamis (13/11/2025).

Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga elemen strategis untuk membangun tata kelola yang akuntabel.

“Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Kalbar yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Pemerintahan yang terbuka akan melahirkan kepercayaan publik yang kuat,” tambah Darusalam.

Wakil Ketua KI Kalbar, M. Reinardo Sinaga atau Edho, menekankan bahwa Monev tahun ini dirancang untuk mendorong inovasi antarbadan publik, bukan semata-mata menilai kepatuhan administratif.

“Sebanyak 168 badan publik tahun ini berkompetisi secara sehat untuk memperbaiki layanan informasinya. Kita ingin memastikan keterbukaan bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Edho.

Kehadiran Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro di Pontianak menjadi sinyal kuat dukungan pusat terhadap kemajuan Kalbar dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ia juga dijadwalkan memberikan sambutan serta menyerahkan penghargaan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.

Selain penilaian utama, KI Kalbar menyiapkan penghargaan khusus bagi tokoh dan lembaga yang dinilai menunjukkan konsistensi dan kreativitas dalam membuka akses informasi publik. Dukungan penyelenggaraan acara berasal dari Pemprov Kalbar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar, PT Dharma Inti Bersama, serta Aming Coffee. RRI Pontianak hadir sebagai mitra media dan akan menyiarkan kegiatan secara langsung.

Pembukaan acara akan diramaikan oleh Tarian Tidayu yang dibawakan Siswi SMKN 5 Pontianak, dilanjutkan pemutaran video capaian Monev 2025 dan laporan resmi Ketua KI Kalbar. Puncak acara ialah penyerahan penghargaan bagi kategori terbaik, termasuk The Best Informatif 2025.

Pada 2024, Kalimantan Barat mencatat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 81,97 poin dan berada di peringkat keenam nasional. Dengan tren peningkatan badan publik yang makin informatif, KI Kalbar menargetkan skor 2025 bisa lebih tinggi.

Kami optimis Kalbar dapat menjadi contoh provinsi yang konsisten dalam membangun keterbukaan informasi yang efektif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Mengusung tema besar tahun ini, Malam Penganugerahan 2025 diharapkan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk membangun budaya transparansi, kolaborasi, dan tanggung jawab publik di Bumi Khatulistiwa. []

Fajar Hidayat