Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah program strategis pemerintah provinsi yang dijalankan di Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini dilaksanakan pada awal pekan dan menyasar dua wilayah utama, yakni Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.
Monitoring tersebut meny\asar program yang dijalankan oleh empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Keempat OPD yang dimaksud antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Perkim), Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Perindagkop dan UMKM).
Anggota Tim Pansus, Muhammad Nasir, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami meninjau langsung berbagai program strategis yang sedang berjalan di Nunukan dan Sebatik, termasuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar serta sarana pelayanan publik,” ujar Nasir.
Dalam kegiatan monitoring tersebut, turut hadir anggota DPRD Kaltara lainnya yang juga tergabung dalam Tim Pansus, yakni Rismanto dan Rahman.
Beberapa lokasi yang menjadi sasaran kunjungan antara lain proyek peningkatan Dermaga Pelabuhan Liem Hie Djung, yang berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi. Selain itu, tim juga mengunjungi sejumlah sekolah, seperti SMKN 1 Nunukan, SMAN 2 Nunukan Selatan, SMAK Negeri 1 Sebatik Barat, dan SMAN 1 Sebatik Tengah. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kondisi sarana pendidikan serta meninjau progres rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru.
Di sektor infrastruktur dasar, Tim Pansus mengevaluasi proyek yang tengah dijalankan oleh Dinas PUPR-PERKIM. Proyek-proyek ini dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, dari sektor perdagangan dan lingkungan, Tim Pansus juga meninjau program dari Dinas Perindagkop dan UMKM, khususnya pembangunan sistem drainase dan pengelolaan limbah basah di kawasan Toko Perbatasan Sebatik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan area perdagangan di wilayah perbatasan.
Nasir menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan wujud konkret dari fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD.
“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam memastikan setiap kegiatan pemerintah provinsi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berdampak positif di lapangan. Kami juga menerima langsung masukan dari warga sebagai bahan evaluasi,” ungkapnya.
Hasil dari monitoring ini, lanjut Nasir, akan menjadi bahan penting dalam pembahasan LKPj bersama pemerintah provinsi. Data dan temuan lapangan juga akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi DPRD serta perencanaan program pembangunan untuk tahun anggaran selanjutnya agar lebih tepat sasaran dan merata.[]
Redaksi10
