Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024 DPRD Kota Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Rabu (23/04/2025). Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 Kantor DPRD Samarinda dan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPJ, Deni Hakim Anwar.
Hadir dalam rapat tersebut para anggota pansus, yakni Joha Fajal, Viktor Yuan, Joko Wiratno, Mohammad Novan Syahronny Pasie, Muhammad Syahri, Iswandi, dan Maswedi. Salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah kebutuhan mendesak akan percepatan pembangunan Zona 2 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan, mengingat kapasitas Zona 1 yang hampir mencapai batas maksimal.
“Jangan sampai perpindahan TPA dari Bukit Pinang ke Sambutan justru memunculkan persoalan baru. Kami ingin hal ini jadi perhatian serius,” ujar Deni kepada awak media.
Pansus juga menyoroti persoalan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas galian tanah dan pembukaan lahan. Kegiatan tersebut dinilai menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi di sistem drainase kota. Deni menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta meminta DLH untuk lebih selektif dalam penerbitan izin lingkungan.
“Seperti diketahui, setiap ada pembukaan lahan pasti berdampak pada sistem drainase. DLH perlu memantau secara cermat kegiatan galian dan memastikan bahwa izin yang diberikan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan,” jelasnya.
Masalah keterbatasan armada pengangkut sampah juga turut menjadi perhatian. Dari total 86 unit armada yang dimiliki, hanya sekitar 20 unit yang dalam kondisi layak operasional. Oleh karena itu, pansus merekomendasikan peremajaan armada sebagai langkah prioritas guna mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang selama ini terjadi, terutama di wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Sungai Kunjang dan Samarinda Seberang.
“Permasalahan sampah ini sudah lama terjadi. Dengan insinerator dan peremajaan armada, kami harap pengelolaan bisa lebih efisien,” kata politisi dari Partai Gerindra itu.
Pansus LKPJ menegaskan bahwa seluruh temuan dan rekomendasi yang muncul dalam rapat ini akan menjadi bagian dari laporan akhir, yang bertujuan mendorong perbaikan tata kelola lingkungan di Samarinda secara berkelanjutan. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nistia Endah
