Paripurna HUT ke-24 PPU, Pemkab Paparkan Capaian Pembangunan

PENAJAM PASER UTARA – Bupati Penajam (Pemkab) Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-24 Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (11/3/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD PPU Raup Muin dan dihadiri Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Momentum peringatan hari jadi daerah tersebut menjadi ajang refleksi sekaligus evaluasi terhadap perjalanan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara selama 24 tahun terakhir. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat komitmen seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga suasana kondusif di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menurutnya, kondisi daerah yang aman, damai, dan demokratis merupakan modal penting dalam melaksanakan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pada usia ke-24 tahun, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peran strategis, terutama sebagai wilayah gerbang menuju pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.

“Hal ini menjadi peluang besar sekaligus tanggung jawab bagi kita semua untuk mempersiapkan daerah agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing,” tegasnya.

Meski demikian, pemerintah daerah juga menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya penurunan kapasitas fiskal yang berdampak pada alokasi anggaran pembangunan. Kendati begitu, berbagai program prioritas tetap dijalankan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu capaian pembangunan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut adalah penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di daerah tersebut pada 2025 turun dari 6,69 persen pada 2024 menjadi 5,58 persen pada 2025. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 10.780 jiwa menjadi 9.340 jiwa.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai program bantuan. Salah satunya melalui Program Kartu Penajam Cerdas (KPC) yang diberikan kepada 5.404 siswa kelas 1 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dengan bantuan sebesar Rp600 ribu per siswa setiap tahun.

Program tersebut direncanakan akan diperluas pada tahun 2026 untuk mencakup siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Selain program bantuan pendidikan dasar, pemerintah daerah juga memberikan beasiswa pendidikan dari jenjang SD hingga S3. Program beasiswa tersebut telah menjangkau sebanyak 1.459 penerima, termasuk para guru pendidikan anak usia dini (PAUD).

Di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengalokasikan anggaran lebih dari Rp37 miliar untuk Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi 83.924 jiwa. Capaian tersebut turut mengantarkan Kabupaten PPU meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award.

Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat perlindungan sosial melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan petani. Program ini telah menjangkau sekitar 22 ribu orang pada tahun 2025 dan direncanakan akan diperluas bagi kalangan nelayan.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga saat ini, sebanyak 19.406 pelaku usaha telah difasilitasi untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), serta mendapatkan pendampingan sertifikasi halal, pelatihan produksi, hingga akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara itu, di sektor pertanian, Pemkab PPU mengembangkan program food estate seluas 500 hektare di Kecamatan Babulu. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani.

” Tak hanya itu, penguatan pelayanan publik juga terus dilakukan melalui digitalisasi layanan. Pada 2025, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten PPU mencapai nilai 4,25 dengan kategori A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 3,75,” bebernya.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah meluncurkan Mall Pelayanan Publik Digital guna mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan secara terintegrasi.

Selain berbagai capaian pembangunan tersebut, pemerintah daerah juga berhasil meraih sejumlah penghargaan. Di antaranya penghargaan keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Treasury Award 2025, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah, hingga penghargaan revitalisasi bahasa daerah pada Festival Bahasa Ibu Nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD PPU Raup Muin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai penguat semangat kebersamaan dalam membangun daerah.

Ia juga mengingatkan kembali sejarah terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara yang lahir dari perjuangan para tokoh pemekaran daerah hingga akhirnya resmi berdiri sebagai daerah otonom pada tahun 2002.

“Perjuangan panjang para tokoh pendiri daerah menjadi landasan penting bagi kita semua untuk terus melanjutkan pembangunan dan memajukan Kabupaten Penajam Paser Utara,” kata Raup Muin. []