Pasar Rakyat, Pungli Pejabat

BONTANG – Aroma busuk bukan hanya datang dari pasar tradisional, tapi juga dari oknum tenaga kontrak daerah (TKD) yang memperjualbelikan lapak seolah miliknya sendiri. Di Pasar Taman Citra Loktuan, praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng wajah pelayanan publik.

Kepala UPT Pasar, Nurfaidah, mengungkapkan kasus ini bermula dari laporan pedagang yang mengaku dimintai uang dengan dalih pembelian lapak baru. “Dia mengincar pedagang baru, yang biasanya numpang di lapak teman,” ujarnya.

Ironisnya, oknum TKD itu bahkan menjual nama Kepala UPTD sebagai jaminan. Dengan gaya preman pasar, ia memburu para korban hingga ke rumah pribadi untuk menagih uang. “Dia jual nama saya. Sudah diberi banyak toleransi, masih berulah. Dia TKD sebagai teknisi. Kerugian Rp14 juta,” kata Nurfaidah, Sabtu (04/10/2025).

Dari hasil laporan, korban pertama menyerahkan Rp8,5 juta untuk tiga lapak, korban kedua Rp2,5 juta untuk satu lapak, dan korban ketiga Rp3 juta. Aksi lancang ini dilakukan sejak Agustus 2025 lalu tanpa ada pengawasan yang sigap dari pihak pasar maupun dinas terkait.

Nurfaidah menegaskan bahwa aturan resmi sudah jelas: pembayaran retribusi dilakukan di kantor, bukan ke rekening pribadi. “Pembayaran di kantor. Tidak ke rekening pribadi. Saya tegaskan tidak ada,” tegasnya.

Namun pertanyaannya, mengapa pungli ini bisa berjalan lancar selama berbulan-bulan tanpa diketahui pimpinan? Di mana fungsi pengawasan internal UPT dan Dinas Perdagangan saat seorang teknisi bisa seenaknya menarik uang jutaan rupiah dari pedagang?

Aksi oknum ini bukan semata urusan pribadi, tetapi bukti bahwa sistem pasar daerah masih longgar terhadap praktik pungli. Ketika pengawasan lemah, kejujuran pegawai pun ikut menguap.

Oknum tersebut kini diusulkan untuk dipecat setelah menerima Surat Peringatan kedua. Namun masyarakat tentu menunggu bukan sekadar pemecatan, melainkan tindakan hukum tegas agar kasus serupa tidak terus menjadi penyakit menahun di pasar-pasar tradisional.

Pasar seharusnya menjadi ruang ekonomi rakyat kecil  bukan ladang pungli bagi oknum yang berlindung di balik seragam pegawai daerah. []

Admin03