Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PASER – Pemerintah Kabupaten Paser menunjukkan keseriusan dalam mendorong tercapainya predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Namun di balik komitmen tersebut, tantangan administratif dan teknis masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Saat proses verifikasi lapangan hybrid KLA yang dilaksanakan di Kantor Bupati Paser, Selasa (3/6/2025), Bupati Fahmi Fadli menyoroti masih belum lengkapnya data dan dokumen pendukung dalam proses evaluasi KLA. Ia mengakui, sejumlah indikator penilaian belum sepenuhnya dipahami oleh instansi terkait, sehingga berdampak pada hasil evaluasi yang kurang optimal. “Salah satu indikator soal pekerja anak, kami jawab tidak ada pekerja anak. Malah nilainya hanya 1,8 dari total 9. Padahal, kami sudah melampirkan pernyataan resmi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta bukti upaya yang sudah dilakukan,” jelas Fahmi.
Menurutnya, kondisi tanpa pekerja anak seharusnya dinilai sebagai hal positif, bukan justru mengurangi skor. Ia menilai perlunya pemahaman bersama mengenai indikator evaluasi serta perlunya sinkronisasi antara upaya riil di lapangan dan aspek administratif dalam penilaian.
Secara lebih luas, Kabupaten Paser telah menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA). Dari segi pelayanan, Puskesmas Paser Balengkong menjadi satu-satunya di Kalimantan Timur yang telah mendapat standar Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.
Selain itu, perhatian terhadap isu kesehatan anak juga ditunjukkan melalui pembentukan Tim Penanganan Stunting berdasarkan SK Bupati Paser Nomor 050/Kep-79/2022. Tim ini aktif bekerja di berbagai wilayah, hingga ke tingkat desa, sebagai bentuk keseriusan mencegah masalah gizi kronis.
Tidak hanya itu, dua desa di Paser yakni Songka dan Janju telah ditetapkan sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) oleh Kementerian PPPA. Ini menjadikan Paser sebagai salah satu dari hanya dua kabupaten di Kaltim yang memiliki lokus DRPPA.
Dengan sejumlah capaian tersebut, Pemkab Paser tetap optimistis dapat memenuhi seluruh indikator evaluasi KLA, dengan catatan bahwa sinergi lintas sektor dan pemahaman teknis terhadap mekanisme penilaian harus terus diperkuat. []
Tusiman
