Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PASER – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat kini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa kualitas makanan yang disalurkan kepada pelajar tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus benar-benar aman dan layak konsumsi.
Penekanan itu disampaikan Seno Aji saat menghadiri acara penyerahan simbolis insentif bagi guru dan penjaga rumah ibadah dalam rangka realisasi program Jospol di SMP Negeri 2 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Jumat (19/09/2025). Pada kesempatan itu, ia bersama Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari serta Wakil Ketua DPRD Paser Zulkifli Kaharuddin juga meninjau langsung menu makanan MBG yang disantap para siswa.
Menurut Seno, program MBG yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto sejatinya bertujuan mulia, yakni mendukung tumbuh kembang anak melalui pemenuhan gizi seimbang. Namun, pelaksanaan di lapangan kerap menghadapi tantangan, khususnya dalam hal pengawasan kualitas.
“Pelaksanaan dari program ini harus disertai dengan kontrol kualitas yang ketat, mohon ini benar-benar diperhatikan oleh para SPPG atau penyedia makan bergizi gratis,” ujarnya.
Seno tidak menutup mata atas sejumlah temuan di beberapa daerah lain, di mana makanan yang dibagikan justru dalam kondisi basi. Situasi seperti itu, tegasnya, berisiko menimbulkan masalah kesehatan. “Kami sudah menemukan di beberapa tempat, makanan yang disiapkan basi. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya mengingatkan.
Ia mencontohkan kasus di Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana sekitar 150 pelajar mengalami gejala keracunan akibat makanan dari program MBG. Menurutnya, peristiwa itu menjadi pelajaran penting agar Kalimantan Timur lebih berhati-hati. “Diharapkan kasus tersebut tidak terjadi di wilayah Kaltim, sehingga perlu kehati-hatian bagi penyedia layanan MBG,” tegas Seno.
Selain mengingatkan penyedia, Seno Aji juga meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah, termasuk Kabupaten Paser, untuk lebih ketat melakukan evaluasi. Pengawasan bukan hanya soal rasa, tetapi juga menyangkut higienitas, penyimpanan, hingga distribusi makanan agar tidak sampai dikonsumsi siswa dalam kondisi tidak layak.
“Kita harus benar-benar mendorong para penyedia MBG, mulai dari SPPG dan SPPI untuk memperhatikan kualitas pelayanan dan makanan yang disajikan bagi seluruh pelajar penerima manfaat MBG,” tambahnya.
Kehadiran Wagub di Paser sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mempertegas komitmen terhadap keberhasilan program nasional ini. Pemerintah Kabupaten Paser melalui perangkat daerah terkait diminta menjalin koordinasi intensif dengan penyedia makanan, sehingga setiap distribusi bisa berjalan lancar dan aman.
Seno menegaskan bahwa tanggung jawab MBG bukan hanya berada di tangan pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah yang memiliki peran vital dalam memastikan kualitas di lapangan. “Supaya tidak terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan makanan yang sudah tidak layak makan,” pungkasnya.
Dengan peringatan ini, Pemprov Kaltim berharap para pelaksana program lebih berhati-hati dan menjadikan kesehatan siswa sebagai prioritas utama. MBG bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. []
Admin03
