Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON DC – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyuarakan alarm keras atas situasi Venezuela yang kian genting setelah Presiden Nicolas Maduro ditangkap Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai langkah militer tersebut berpotensi memicu instabilitas serius, tidak hanya di Venezuela tetapi juga kawasan Amerika Latin secara luas.
Kekhawatiran itu mengemuka dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang digelar di markas besar PBB, New York, pada Senin (05/01/2026) waktu setempat. Rapat tersebut berlangsung hanya beberapa jam sebelum Maduro menjalani sidang di pengadilan federal Manhattan, menghadapi dakwaan berat mulai dari konspirasi narkoterorisme hingga kejahatan lintas negara. Maduro sendiri secara tegas membantah seluruh tuduhan.
Melalui Kepala Urusan Politik PBB Rosemary DiCarlo, Guterres menyampaikan pesan keras kepada 15 anggota Dewan Keamanan.
“Situasi ini sangat berisiko memperburuk ketidakstabilan internal Venezuela dan menimbulkan dampak berantai bagi kawasan. Lebih dari itu, tindakan ini bisa menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara,” ujar Guterres dalam pernyataan yang disampaikan kepada forum tersebut, Selasa (06/01/2026).
Selain menyoroti dampak geopolitik, Guterres juga mendorong penyelesaian politik yang inklusif di Venezuela. Ia meminta seluruh aktor politik di negara itu menahan diri dan membuka ruang dialog.
“Saya mendukung setiap inisiatif yang memungkinkan rakyat Venezuela menemukan jalan keluar secara damai dan demokratis,” katanya.
Tak hanya itu, Sekjen PBB juga secara terbuka mempertanyakan operasi militer Amerika Serikat yang dilakukan di Caracas pada Sabtu (03/01/2026) dini hari, yang berujung pada penangkapan Maduro. Menurutnya, tindakan tersebut menimbulkan persoalan serius dalam konteks hukum internasional.
“Prinsip penghormatan penuh terhadap hukum internasional dan Piagam PBB tidak boleh dinegosiasikan oleh siapa pun,” tegas Guterres, sembari menambahkan bahwa aksi militer tersebut masih menyisakan pertanyaan besar soal kepatuhan terhadap aturan global.
Nada kritik semakin tajam ketika Kolombia negara yang menginisiasi rapat Dewan Keamanan secara terbuka mengecam operasi AS tersebut. Duta Besar Kolombia untuk PBB Leonor Zalabata Torres menyebut langkah Washington sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Venezuela.
“Tidak ada justifikasi apa pun untuk penggunaan kekuatan sepihak sebagai alat agresi. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam PBB,” ujarnya di hadapan Dewan Keamanan.
Sejumlah pakar hukum internasional turut menilai penangkapan Maduro bermasalah secara legal. Mereka menegaskan operasi tersebut tidak memiliki mandat Dewan Keamanan PBB, tidak mendapat persetujuan Venezuela, serta tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pembelaan diri.
Namun demikian, secara struktural Amerika Serikat sulit dimintai pertanggungjawaban di Dewan Keamanan. Sebagai salah satu dari lima anggota tetap bersama Rusia, China, Inggris, dan Prancis, AS memiliki hak veto yang memungkinkan pemblokiran resolusi apa pun.
Piagam PBB sendiri dengan tegas mengatur bahwa negara anggota wajib menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain. Ketegangan ini pun menempatkan Dewan Keamanan PBB kembali pada ujian berat dalam menjaga kredibilitas hukum internasional. []
Admin03
