Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NEW YORK – Dukungan internasional terhadap pengakuan Palestina sebagai negara merdeka semakin menguat. Momentum itu hadir setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 12 September 2025 mengesahkan Deklarasi New York yang menegaskan komitmen pada solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
Deklarasi yang digagas Arab Saudi dan Prancis tersebut diadopsi dengan dukungan 142 negara anggota PBB, 10 menolak, dan 12 abstain. Dokumen ini menekankan pentingnya penyelesaian damai, penolakan kekerasan, serta perlunya pemerintahan Palestina yang bebas dari pengaruh Hamas. Selain itu, usulan penempatan misi stabilisasi internasional sementara di Gaza juga dimunculkan untuk menjamin keamanan dan mendukung rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang.
Walaupun tidak bersifat mengikat, deklarasi tersebut mencerminkan konsensus global yang kian solid. Sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia, Presiden Prancis, Perdana Menteri Inggris, serta delegasi dari negara-negara Eropa yang telah menyatakan niat mengakui Palestina, dijadwalkan hadir dalam rangkaian sidang Majelis Umum PBB pada 9–30 September 2025. Kehadiran mereka diperkirakan menjadi momen penting untuk membahas implementasi solusi dua negara, gencatan senjata, dan pembangunan kembali Gaza.
Namun, jalan menuju kedaulatan Palestina tetap terjal. Amerika Serikat sudah enam kali menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB sejak Oktober 2023 untuk menggagalkan resolusi gencatan senjata di Gaza. Veto terbaru pada 18 September 2025 dilakukan meski 14 anggota DK mendukung resolusi tersebut. Washington beralasan bahwa naskah tidak cukup mengutuk Hamas dan tidak menegaskan hak Israel membela diri.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan global sekaligus krisis domestik. Kebijakan kerasnya terhadap Palestina menimbulkan kerusakan besar di Gaza, memicu protes warga Israel, serta memperburuk isolasi diplomatik. Kritik kian tajam ketika serangan Israel menewaskan lebih dari 65 ribu warga Palestina dan melukai 161 ribu orang di Gaza dan Tepi Barat.
Netanyahu tetap mendapat dukungan penuh dari AS yang menempatkan Israel sebagai sekutu strategis di Timur Tengah. Dukungan politik, militer, dan finansial dari Washington memperkuat kepercayaan diri Israel melanjutkan operasi militernya, sekaligus melemahkan tekanan internasional.
Meski demikian, arus dukungan global terhadap Palestina semakin menguat. Negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga sebagian Eropa semakin vokal mendesak pengakuan negara Palestina. Tekanan publik Barat melalui aksi protes besar-besaran turut memperkuat simpati internasional.
Banyak kalangan menilai, bila tren pengakuan ini terus berlanjut, Palestina berpeluang meraih status penuh anggota PBB. Hal itu akan memperkuat posisi diplomatiknya dalam negosiasi dengan Israel sekaligus membuka akses lebih luas terhadap bantuan internasional.
Sejarah pernah membuktikan, sistem penindasan tidak dapat bertahan selamanya. Runtuhnya apartheid di Afrika Selatan menjadi contoh. Perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan pun diyakini hanya tinggal menunggu waktu untuk terwujud sebagai keniscayaan sejarah. []
Admin04
