Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti sistem Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai masih menyulitkan pelaku usaha. Dewan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar mekanisme perizinan lebih efisien, cepat, dan mampu mendukung pertumbuhan investasi di daerah.
Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Danang Eko Susanto menyampaikan, pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat dan investor yang menganggap proses pengurusan PBG terlalu lamban dan berbelit-belit. Kondisi ini, kata dia, berpotensi menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di Balikpapan. “Kalau perizinan terlalu lama dan tidak jelas, tentu orang akan pikir-pikir lagi. Tapi kalau cepat dan transparan, mereka akan tertarik datang,” ujarnya, Senin (03/11/2025) di Gedung DPRD.
Danang menilai salah satu penyebab utama lambannya proses PBG adalah minimnya konsultan bersertifikat yang mampu menyusun site plan sesuai dengan aturan tata ruang. Ia mendorong agar pemerintah, khususnya Dinas Perizinan, menjalin kerja sama dengan para konsultan profesional guna mempercepat proses pengajuan izin tanpa mengorbankan aspek legalitas.
Selain itu, koordinasi antarinstansi juga perlu diperkuat. Ia menyebut Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perizinan, serta Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang harus duduk bersama untuk menyamakan data dan prosedur agar tidak tumpang tindih. “Akan lebih efektif kalau dibuat layanan satu pintu. Jadi masyarakat cukup datang ke satu tempat, urusan bisa tuntas tanpa harus berpindah-pindah,” jelasnya.
Ia turut menyoroti kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang perizinan yang menurutnya perlu ditingkatkan. Aparatur harus lebih adaptif terhadap dinamika dunia usaha dan tidak terpaku pada regulasi yang terlalu kaku. “Jangan sampai peraturan yang dibuat justru menghambat investasi. Padahal, investasi ini berpengaruh langsung pada peningkatan PAD dan perputaran ekonomi daerah,” tegasnya.
Komisi I, lanjut Danang, akan terus mendorong perbaikan sistem PBG agar lebih cepat, transparan, dan ramah bagi pelaku usaha. Ia optimistis pembenahan ini dapat memperkuat posisi Balikpapan sebagai salah satu kota tujuan investasi utama di Kalimantan Timur, terlebih di tengah geliat pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau sistemnya baik, investor akan datang, ekonomi tumbuh, dan masyarakat Balikpapan ikut merasakan manfaatnya,” pungkasnya. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Rasidah
