Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-3 kembali dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Minggu (23/03/2025) di Jalan Abdul Wahab Syahrani, Gang Kejaksaan, Air Hitam, Samarinda Ulu. Acara tersebut mengangkat tema “Desentralisasi dan Otonomisasi di Era Reformasi.”
Kegiatan ini dipandu oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltim, Agus Swandy, yang didampingi dua narasumber, yaitu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Fatimah Waty, serta akademisi, Dadang Imam Ghozali.
Dalam sambutannya, Agus Swandy, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), menjelaskan bahwa sistem demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila, yang berbeda dengan negara lain, dengan adanya konsep otonomi daerah dan sentralisasi kepemimpinan. Ia menekankan pentingnya kewenangan yang dibagi antara daerah dan pusat, contohnya, kewenangan dalam urusan luar negeri yang hanya dapat dijalankan oleh pemerintah pusat.
“Apabila kewenangan daerah disamakan dengan pusat, maka hal itu akan menimbulkan masalah. Misalnya, urusan luar negeri yang hanya bisa diurus oleh pemerintah pusat,” ujar Agus, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kaltim.
Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia mirip dengan ajaran agama Islam. Daerah yang memiliki sumber daya lebih besar membantu daerah yang penghasilannya kecil, mirip dengan prinsip saling membantu antara yang kaya dan yang kurang dalam ajaran Islam.
“Sistem pemerintahan kita ini sejatinya serupa dengan prinsip syariat Islam, di mana yang kaya wajib membantu yang kekurangan,” ungkapnya.
Agus juga mengingatkan masyarakat Samarinda agar lebih bijak dalam menyikapi informasi, terutama yang beredar di media sosial. Ia mengajak warga untuk tidak mudah terpengaruh berita hoaks dan mengedepankan budaya saling mengingatkan di lingkungan keluarga untuk menyebarkan informasi yang benar.
“Jangan sampai bapak dan ibu terpengaruh isu yang tidak benar, terutama yang berasal dari media sosial. Mari kita saling menjaga dan menyebarkan informasi yang baik,” tambahnya.
Acara ini diharapkan menjadi ruang refleksi bagi masyarakat dalam memahami dinamika demokrasi dan kebijakan publik di era reformasi, sambil tetap mengedepankan kritik dan kewaspadaan agar implementasi kebijakan tidak hanya menjadi simbol semata. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nistia Endah
