Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN — Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan yang digelar di Gedung Parkir Klandasan pada Senin (07/07/2025), menjadi forum penting dalam membahas arah kebijakan fiskal daerah. Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti belum tercapainya target pendapatan daerah yang dinilai dapat berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Melalui juru bicara Muhammad Najib, Fraksi PDIP menekankan perlunya langkah konkret dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Ia menilai kinerja BPPDRD masih perlu ditingkatkan agar potensi penerimaan daerah benar-benar tergarap maksimal.
“Fraksi PDIP Balikpapan meminta kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan ke depan harus lebih optimal dalam menggali potensi-potensi pendapatan daerah,” ujar Najib saat menyampaikan pandangan umum fraksi.
Minimnya realisasi pendapatan daerah tidak hanya menjadi isu teknis pengelolaan anggaran, tetapi berpotensi memperlambat pelaksanaan program-program prioritas yang menyasar masyarakat. Salah satunya adalah tertundanya pembangunan infrastruktur dasar atau terbatasnya layanan publik yang seharusnya dapat diakses lebih luas oleh warga.
Fraksi PDIP juga menyoroti rendahnya efektivitas penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini berdampak pada membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Besarnya SiLPA, menurut mereka, mencerminkan ketidakefisienan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga dana publik belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
“SiLPA yang ada tersebut harus dipergunakan secara efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Najib.
Pihaknya berharap agar ke depan, Pemerintah Kota Balikpapan tidak hanya fokus pada pelaporan anggaran secara administratif, tetapi juga memperhatikan efektivitas belanja yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Fraksi PDIP menilai anggaran daerah harus dikelola sesuai semangat keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong belanja publik yang tidak hanya terserap secara maksimal, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, Fraksi PDIP yakin kesejahteraan warga Balikpapan dapat terwujud secara lebih merata dan berkelanjutan.[]
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Rasidah
