Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUBU RAYA – Ratusan sopir truk pengangkut barang di Kalimantan Barat turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Aksi damai tersebut berlangsung di kawasan Bundaran Tugu Alianyang, Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Aksi itu mencerminkan kekecewaan para sopir terhadap lemahnya pengawasan pemerintah dalam penyaluran BBM bersubsidi. Mereka menilai, kondisi ini memperburuk aktivitas transportasi barang lintas kabupaten di Kalbar.
Toni, sopir asal Sekadau, menjadi salah satu yang lantang menyampaikan tuntutan. Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera menertibkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) agar menerapkan sistem antrean yang adil antara kendaraan ekspedisi dan pelangsir.
“Kami minta SPBU tidak dimonopoli pelangsir, karena di lapangan hampir semua SPBU dikuasai pelangsir,” ujar Toni di sela aksi.
Menurutnya, praktik pelangsiran membuat sopir truk kesulitan mendapatkan solar di SPBU reguler. Ia pun menekankan perlunya tindakan tegas terhadap pengelola SPBU yang menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi.
Toni menegaskan, jika tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan, para sopir akan membawa protes ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Mereka juga siap memarkirkan truk di depan kantor tersebut sebagai bentuk tekanan agar aspirasi mereka didengar.
Selain Toni, sopir lainnya, Ali, menyoroti persoalan transparansi kuota BBM bersubsidi di Kalbar. Ia meminta Pertamina membuka data terkait distribusi solar di tiap SPBU.
“Kami ingin tahu, kuota solar dari SPBU yang sudah tidak beroperasi itu dialihkan ke mana, apakah dikembalikan ke depot Pertamina atau disalurkan ke SPBU lain,” kata Ali.
Ali juga menilai sejumlah SPBU yang tidak lagi beroperasi meninggalkan tanda tanya besar terkait penyaluran solar bersubsidi. Ia menuntut agar pemerintah segera menindak SPBU yang menjual solar di atas harga resmi.
Para sopir pun menyerukan agar Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) turun langsung melakukan pengawasan di lapangan, guna memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.
Aksi damai ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa distribusi energi bersubsidi tidak hanya soal kuota, melainkan juga tentang keadilan dan pengawasan. Jika dibiarkan, kelangkaan solar bersubsidi akan terus menjadi beban bagi pekerja transportasi yang menggantungkan hidup di jalanan Kalimantan Barat []
Fajar Hidayat
