Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PULANG PISAU – Pelayanan sosial terhadap kelompok rentan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Minimnya anggaran bukan hanya berdampak pada jumlah bantuan yang bisa disalurkan, tetapi juga menimbulkan hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan penanganan lanjutan bagi penyandang disabilitas maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pulang Pisau, Evy Herawati, mengakui bahwa pihaknya tetap berkomitmen memberikan bantuan dan pelayanan, meskipun dengan keterbatasan. “Tahun ini kita tetap menyediakan bantuan berupa kursi roda. Bantuan berupa sembako dan sandang juga tetap disalurkan, hanya jumlahnya mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya,” ucapnya saat ditemui di Pulang Pisau, Rabu (11/06/2025).
Di tengah keterbatasan anggaran, Dinas Sosial pun mengupayakan kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga rehabilitasi, khususnya untuk penanganan penyandang disabilitas mental. “Pihak provinsi memiliki keterbatasan kuota, jadi kami juga bekerja sama dengan pihak swasta dan kami hanya mendapatkan jatah enam orang untuk satu tahun,” kata Evy.
Penanganan terhadap ODGJ menjadi tantangan tersendiri, mulai dari akses layanan kesehatan hingga proses rehabilitasi yang kerap terkendala kuota dan biaya. “Sudah ada satu ODGJ yang Dinas Sosial setempat antar ke Panti Pambelum dan dua ODGJ ke Panti JAM sesuai kuota dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang hanya menerima dua orang per tahun,” ungkapnya.
Tak hanya pengobatan, masalah akomodasi juga turut membayangi. Beberapa pasien ODGJ dari daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh ke Rumah Sakit Kalawa Atei di Palangka Raya, karena obat-obatan tidak tersedia di puskesmas. “Tapi harus kami akui, kendalanya adalah biaya dan jarak. Banyak keluarga yang tidak mampu mengambil obat secara rutin ke rumah sakit,” ujar dia.
Salah satu kasus dari Kecamatan Maliku menunjukkan bagaimana pasien yang sempat menjalani rehabilitasi akhirnya bisa kembali ke keluarganya. Namun, menurut Evy, upaya ini masih terhambat karena sebagian keluarga tidak mampu mengakses layanan lanjutan akibat keterbatasan ekonomi.
“Ke depan, kami berharap Dinas Sosial bisa memfasilitasi distribusi obat ini agar lebih terjangkau,” demikian Evy. Meski tantangan masih besar, komitmen untuk memberikan pelayanan sosial kepada kelompok rentan tetap menjadi prioritas. Dinsos berharap, melalui sinergi lintas sektor, hambatan-hambatan yang ada dapat teratasi secara bertahap. [] Admin03
