Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
HANOI – Pemerintah Vietnam mengumumkan rencana untuk memangkas jumlah provinsi di negara tersebut hingga mencapai 50 persen. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya besar-besaran untuk menghemat anggaran negara yang diperkirakan bisa mencapai miliaran dolar AS.
Sebelumnya, pemerintah Vietnam juga telah memangkas jumlah kementerian dan lembaga negara dari 30 menjadi 22. Pemangkasan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang lebih luas, termasuk pengurangan satu dari lima pekerjaan di sektor publik dalam lima tahun ke depan.
Pada Selasa (18/03/2025), Menteri Dalam Negeri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, mengungkapkan bahwa penggabungan provinsi dan pengurangan jumlah unit administratif akan dilakukan sebelum bulan Agustus 2025. “Rencana ini akan mengurangi jumlah unit administratif di tingkat provinsi hingga 50 persen dan mengurangi jumlah unit administratif di tingkat distrik serta komunal sebesar 60 hingga 70 persen,” ungkap Tra.
Saat ini, Vietnam memiliki 63 provinsi dan kotamadya, dengan lebih dari 700 unit administratif di tingkat distrik dan lebih dari 10 ribu unit di tingkat komunal. Dengan rencana tersebut, Vietnam berupaya merampingkan struktur administratif negara dan mengurangi pemborosan anggaran.
Selain itu, pemerintah juga berencana menghapuskan posisi otoritas di tingkat distrik. Pada tahun 2022, sekitar dua juta orang tercatat bekerja di sektor publik di Vietnam. Pemerintah telah merencanakan untuk memberhentikan sekitar 100 ribu pekerja sektor publik atau menawarkan pensiun dini bagi mereka pada tahun ini.
Menteri Tra menambahkan bahwa sejauh ini, sebanyak 22 ribu pekerja telah diberhentikan dalam proses pemangkasan ini. “Ini adalah revolusi nyata dalam sistem politik Vietnam,” ujar Tra.
Langkah ini diyakini akan membawa dampak besar terhadap birokrasi di Vietnam, dan diharapkan dapat membawa efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. []
Redaksi03
