Pembangunan Jalan Krayan Libatkan Pemprov Kaltara

BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akhirnya menanggapi secara tenang beredarnya informasi keliru yang menyebut pembangunan jalan di Kecamatan Krayan tidak melibatkan pemerintah daerah dan hanya bersumber dari swadaya masyarakat. Isu tersebut sempat menyita perhatian publik, terutama di media sosial, karena mencatut nama Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara. Namun, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang memilih untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap kabar yang dinilainya tidak berdasar itu.

“Saya secara pribadi tidak merasa korban (hoaks) dan tidak memperdulikan hal itu, meski dalam isu itu mencantumkan nama Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara. Kita anggap biasa saja,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Paliwang saat ditemui, Senin, 23 Juni 2025. Alih-alih menanggapi secara emosional, Paliwang memilih untuk membiarkan waktu yang membuktikan kebenaran fakta di balik proyek pembangunan tersebut.

Menurutnya, masyarakat memang sempat mempercayai narasi yang berkembang karena kurangnya verifikasi informasi. Namun, ia dan Wakil Gubernur Kaltara, Yansen TP, sengaja tidak merespons secara langsung karena yakin bahwa klarifikasi akan muncul seiring berjalannya waktu. “Awalnya memang banyak masyarakat yang mempercayai isu itu tanpa mencari kebenarannya. Tapi saya bersama wakil saya hanya diam saja,” kata Paliwang.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan pembangunan jalan tersebut tidak murni berasal dari dana swadaya masyarakat seperti yang diklaim dalam isu yang beredar, melainkan dari dana desa yang juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltara. “Tapi justru waktu yang membuka kebenaran itu, kalau ternyata pembangunan jalan itu tidak menggunakan dana pribadi tapi dana desa yang di dalamnya juga ada keterlibatan Pemprov Kaltara. Makanya saya bersama Pak Ingkong hanya diam saja dan membiarkan oknum penyebar isu hoaks,” imbuhnya.

Meskipun demikian, Gubernur tetap menyayangkan tindakan pihak yang menyebarkan informasi palsu karena telah menciptakan keresahan, terutama di ruang digital. Ia menilai bahwa penyebaran hoaks semacam ini tidak hanya mengganggu stabilitas informasi publik, tetapi juga memecah kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

“Hanya itu saja yang saya sayangkan, karena banyak masyarakat khususnya di medsos menjadi resah. Saya harap ke depannya tidak ada lagi hal yang seperti ini,” pungkasnya. Gubernur juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi, khususnya yang beredar di media sosial. Ia menyarankan agar masyarakat memverifikasi kebenaran setiap informasi sebelum menyebarkannya kembali.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya transparansi informasi dalam setiap proyek pembangunan serta pentingnya literasi digital untuk melawan hoaks. Pemerintah Provinsi Kaltara sendiri berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil, termasuk Krayan, guna meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan terpisah, Pemerintah Provinsi Kaltara menyebutkan bahwa mereka akan memperkuat kerja sama lintas instansi dalam pengawasan proyek pembangunan serta pengelolaan dana desa agar informasi yang sampai ke masyarakat lebih akurat dan transparan. []

Admin03