Pemda PPU Komitmen Dukung Program MBG, Kata Sekda Tohar

PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan akan segera mengambil langkah lanjutan untuk mendukung percepatan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Benua Taka.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai program MBG yang dilaksanakan di Pendopo Odah Etam, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda, pada Senin (10/02/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, serta unsur Forkopimda Kaltim, perwakilan dari kabupaten/kota, dan pejabat terkait lainnya.

“Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, bahwa pemahaman terkait MBG yang masih sedikit membingungkan selama ini kini semakin jelas arahnya. Bahwa pusat tengah mendorong seluruh stakeholder untuk bisa mensukseskan program MBG,” kata Sekda PPU Tohar.

Kemudian melalui pertemuan tersebut sambung Tohar, juga diperoleh informasi bahwa kabupaten PPU memperoleh 22 stasiun pelayanan (SP) atau dapur layanan terkait program MBG di Kaltim.

“Nah ini yang masih menjadi pertanyaan kita apakah SP tersebut berdasarkan proporsi jumlah calon penerima manfaat, baik siswa, santri pondok pesantren, ibu hamil, atau telah memperhitungkan orbitase jangkauan dari satuan pelayanan ke penerima manfaat. Itu juga perlu diklarifikasi kepada satuan badan gizi nasional di PPU,” jelas Tohar.

Tohar menjelaskan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pembinaan kepada pemangku kepentingan yang memiliki kompetensi dalam penyediaan dan persiapan material untuk program MBG, khususnya komoditas-komoditas yang dibutuhkan.

Tohar juga menambahkan, setelah pertemuan tersebut, Pemda PPU akan segera melaksanakan rapat konsolidasi dengan pemangku kepentingan yang ada di PPU untuk melakukan pemetaan lebih lanjut.

“Di lingkup pertanian, untuk bisa melakukan pembinaan kepada masyrakat petani kita. Satu sisi ada peluang, tetapi ini juga tergantung cara pandang masyarakat kita. Satu sisi peluang, sekaligus tantangan bagi kita apakah mampu memenuhi kebutuhannya dari lokal,” ujarnya.

Kemudian sambung Tohar, yang menjadi fokus kembali bahwa 22 satuan pelayanan tersebut akan ditempatkan dimana saja pihaknya belum mengetahui secara detail.

“Sektornya ada dimana, membangunnya seperti apa, jadi satuan pelayanan itu identik dengan dapur pelayanan. Nah ini juga menjadi bahan renungan kita untuk membantu badan gizi nasional dalam rangka menasukseskan program MBG kedepan. Yang pasti pemda PPU mendukung penuh program pemerintah terkait MBG ini,” tutup Tohar.

Sementara itu Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa terkait program MBG tersebut diperlukan langkah-langkah strategis dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan agar berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

“Dalam rangka mendukung percepatan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu program MBG ini diperlukan langkah-langkah strategis dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan agar berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” jelasnya. []

Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nistia Endah Juniar Prawita