Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) telah menginstruksikan seluruh kedutaan besar AS di seluruh dunia untuk mempersiapkan pengurangan staf hingga 10%.
Keputusan ini diumumkan pada Kamis (13/02/2025), dengan berbagai media internasional seperti ABC News dan Reuters melaporkan hal tersebut berdasarkan sumber yang mengetahui masalah ini.
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa beberapa misi diplomatik telah diberi arahan untuk mempertimbangkan pengurangan staf, baik yang dipekerjakan di AS maupun lokal.
Selain itu, pejabat senior di setiap kedutaan diminta untuk menyusun daftar lengkap seluruh karyawan, termasuk staf tetap, tidak tetap, dan sementara.
Keputusan ini dikeluarkan menjelang penandatanganan perintah eksekutif oleh Presiden Donald Trump yang bertajuk “Satu Suara untuk Hubungan Luar Negeri Amerika”. Dalam perintah eksekutif tersebut, diamanatkan bahwa staf Departemen Luar Negeri harus mendukung kebijakan luar negeri pemerintahannya.
Tujuan utama perintah ini adalah untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam urusan luar negeri Amerika Serikat terdiri dari individu-individu yang berkompeten, berintegritas, serta memiliki semangat patriotisme yang tinggi.
Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah AS, langkah pemangkasan staf ini juga diiringi dengan evaluasi terhadap fasilitas diplomatik, seperti konsulat dan kantor diplomatik lainnya di seluruh dunia.
Sebagai bagian dari strategi penghematan biaya, Presiden Trump juga mempertimbangkan untuk menutup beberapa kantor tersebut, termasuk yang berada di Eropa, Kanada, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik.
Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penutupan kantor-kantor ini termasuk relevansi fasilitas tersebut dengan agenda politik luar negeri Amerika serta pertimbangan terkait kebutuhan diplomatik dan kegiatan intelijen atau militer.
Keputusan ini sejalan dengan inisiatif Presiden Trump yang lebih besar untuk merampingkan struktur tenaga kerja federal. Ia telah mengusulkan pengurangan 10% pegawai pemerintah dengan tujuan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi.
Salah satu langkah signifikan yang telah diambil adalah pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja masa percobaan, yang melibatkan pegawai yang belum mendapatkan perlindungan penuh sebagai pegawai negeri.
Selain itu, pemerintah AS juga telah meluncurkan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang dipimpin oleh miliarder Elon Musk. DOGE bertujuan untuk merampingkan operasi pemerintah federal dan melakukan penghematan besar-besaran, dengan target pengurangan anggaran hingga USD2 triliun.
Musk mengakui bahwa mencapai target tersebut tidaklah mudah, namun dia optimis bahwa langkah-langkah tersebut dapat menghasilkan penghematan sebesar USD1 triliun. Sebagai bagian dari upaya penghematan ini, DOGE telah melakukan pembubaran terhadap lembaga-lembaga seperti Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB), serta menerapkan pembatasan ketat pada hibah National Institutes of Health (NIH).
Semua ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi pengeluaran negara.
Keputusan ini membawa dampak signifikan bagi seluruh misi diplomatik AS di luar negeri, yang kini tengah menyesuaikan diri dengan arahan baru ini demi menciptakan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam menjalankan kebijakan luar negeri Amerika. []
Redaksi03
