Pemerintah Paser Siapkan Garda Terdepan Atasi Kekerasan Anak

PASER – Upaya memperkuat perlindungan anak di Kabupaten Paser terus digencarkan. Sebanyak 55 tenaga kesehatan Puskesmas dan guru Bimbingan Konseling (BK) dilibatkan dalam pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) dengan fokus pada pendampingan anak korban kekerasan.

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Paser pada 25 September lalu. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kepala DP2KBP3A Paser, Amir Faisol, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar layanan perlindungan anak lebih optimal.

“Pelatihan yang sudah kami lakukan untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan tenaga kesehatan maupun guru BK, agar mereka mampu memberikan perlindungan serta pemenuhan hak anak secara optimal,” jelas Amir, Jumat (26/09/2025).

Meski angka kasus kekerasan terhadap anak di Kalimantan Timur menunjukkan tren penurunan, jumlahnya masih cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Simfoni PPA, pada semester II tahun 2023 tercatat 1.108 kasus, turun menjadi 1.002 kasus pada semester II tahun 2024.

Sementara itu, periode Januari–Mei 2025 mencatat 460 kasus dengan 495 korban. Dari jumlah tersebut, 66 persen adalah anak-anak. “Pendampingan dan konseling sangatlah dibutuhkan dalam meminimalisir dampak buruk yang dialami anak korban kekerasan,” tegas Amir.

Amir menuturkan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan guru BK sangat penting untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih tangguh. Selain itu, sinergi lintas lembaga dan partisipasi keluarga juga menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah maupun menangani kasus kekerasan.

Ia berharap, tenaga kesehatan dan guru BK mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan, baik melalui konseling, layanan informasi, maupun rujukan. “Juga sekaligus memperkuat ketahanan keluarga melalui layanan konseling, informasi, dan rujukan,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus berupaya menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan melindungi hak-hak anak menuju cita-cita Generasi Emas 2045. []

Admin03