Pemerintah Pastikan Makanan Gratis Tak Melanggar SOP

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya menjamin keamanan, kebersihan, dan keseimbangan gizi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang menjadi prioritas strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini diharapkan mampu menekan angka stunting dan malnutrisi sekaligus membangun kebiasaan makan sehat sejak dini.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, anggaran per porsi makanan telah dihitung cermat untuk memastikan kualitas tanpa mengabaikan efisiensi. “Kita ingin Rp15.000 per porsi, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” ujar Presiden dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025).

Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan, hingga Mei 2025, program MBG telah menjangkau 3.506.941 penerima manfaat melalui 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. “Distribusi dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah prevalensi stunting tinggi dan kelompok rentan,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana.

Untuk memastikan implementasi sesuai standar, Kementerian Hukum dan HAM melakukan pemantauan langsung di lapangan, termasuk di SMK Negeri 48 Jakarta. “Makanan yang dibagikan harus memenuhi kriteria gizi seimbang. Kami juga memverifikasi proses pengolahan hingga distribusi,” ujar Yovan Iristian, perwakilan Kemenkumham yang terlibat dalam monitoring.

Deputi Kemenko PMK Budiono menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. “Kolaborasi pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, hingga lembaga swadaya masyarakat, diperlukan agar program ini komprehensif,” jelasnya. Pemerintah juga menggandeng BPOM dan Dinas Kesehatan setempat melakukan inspeksi rutin terhadap penyedia katering dan bahan baku.

Ombudsman RI turut mengawasi alokasi anggaran dan kepatuhan SOP di 34 provinsi. “Kami pastikan tidak ada penyelewengan atau pelanggaran prosedur dalam penyaluran,” tegas Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika. Mekanisme pengaduan publik telah disiapkan untuk menampung laporan masyarakat terkait ketidaksesuaian pelaksanaan.

Program MBG dirancang menyediakan menu beragam seperti ikan, telur, sayur, dan buah dengan komposisi sesuai kebutuhan anak usia sekolah serta ibu hamil. Di daerah terpencil, bahan pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian dioptimalkan untuk menekan biaya logistik.

Presiden Prabowo menambahkan, selain aspek gizi, program ini bertujuan mengurangi beban ekonomi keluarga miskin. “Ini investasi jangka panjang. Anak yang tercukupi gizinya akan tumbuh menjadi generasi produktif,” ujarnya.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalensi stunting turun menjadi 18,2% pada 2025 dari sebelumnya 21,6% di 2023. Pemerintah menargetkan angka di bawah 15% pada 2026 melalui intervensi MBG yang dipadukan dengan edukasi pola asuh dan sanitasi. Masyarakat diajak berperan aktif melaporkan temuan penyimpangan melalui saluran resmi Kemenkes atau platform Sipasan (Sistem Pengawasan Masyarakat).[]

Redaksi11

PDF