Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen mempercepat pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Komitmen ini disampaikan Menteri Komdigi, Meutya Hafid, dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (12/3).
“Kami berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses internet di seluruh Indonesia agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata,” ujar Meutya dalam keterangan pers.
Meutya menekankan bahwa percepatan transformasi digital menjadi prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperluas akses internet, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.
Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam konektivitas digital. Sebanyak 86 persen sekolah belum memiliki akses fixed broadband, 38 persen kantor desa belum terhubung internet, dan 75 persen puskesmas memiliki koneksi yang belum memadai. Oleh karena itu, inovasi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi diperlukan agar investasi lebih efisien dan inklusif.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, investasi di bidang pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi harus terus didorong. Kementerian Komdigi memiliki peran penting dalam mengakselerasi digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan ekonomi. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 7–8 persen dalam Visi Indonesia Digital 2045.
Sebagai sovereign wealth fund (SWF), Danantara berperan strategis dalam mendukung ekosistem telekomunikasi nasional. Rosan menegaskan bahwa investasi di sektor digital sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
“Kami melihat potensi besar dalam investasi digital, terutama infrastruktur jaringan dan teknologi 5G. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan,” ujar Rosan.
Untuk mempercepat adopsi 5G, Kementerian Komdigi mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN), yang memungkinkan operator berbagi infrastruktur guna mempercepat ekspansi jaringan dengan biaya investasi yang lebih rendah. Malaysia, yang memulai implementasi 5G bersamaan dengan Indonesia pada 2021, kini telah mencapai cakupan 80 persen, sementara Indonesia masih tertinggal jauh.
Selain itu, pemanfaatan infrastruktur milik PLN menjadi solusi strategis dalam memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah yang minim akses internet. Dengan menggunakan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi dapat ditekan hingga 67 persen, sehingga penetrasi internet lebih efisien.
“Implementasi 5G yang optimal dapat mengurangi Total Cost of Ownership (TCO) hingga 54 persen dibandingkan 4G. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memenuhi kebutuhan industri, bisnis, dan masyarakat akan jaringan yang lebih cepat dan andal,” tambah Meutya.
Pemerintah juga akan segera merilis pita frekuensi 2,6 GHz pada 2025 untuk mendukung pengembangan jaringan 5G, meskipun masih menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari MNC Group. Sementara itu, pita 3,5 GHz yang menjadi spektrum utama 5G global masih digunakan untuk layanan satelit hingga 2034. Oleh karena itu, diperlukan strategi migrasi spektrum yang komprehensif dan terkoordinasi untuk memastikan transisi yang lancar.
Danantara memiliki peran strategis dalam mengawal proses ini, terutama karena tiga dari empat operator satelit nasional yang menggunakan pita 3,5 GHz—Telkom, Telkom Satelit Indonesia, dan BRI—berada di bawah portofolionya. Dengan pendekatan inovatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Unsolicited, investasi digital dapat diarahkan untuk mempercepat penetrasi internet, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.
“Dengan migrasi spektrum yang terstruktur dan pemanfaatan aset BUMN secara optimal, kita dapat mewujudkan infrastruktur digital yang lebih merata dan inklusif. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045,” tegas Meutya.
Pemerintah menargetkan kecepatan broadband mobile mencapai 100 Mbps pada 2029 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.[]
Redaksi10
