Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten Bulungan terpaksa menghentikan sementara program transmigrasi tahun ini menyusul terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini mengganggu program strategis yang telah berjalan selama lebih dari setengah abad sejak pertama kali diluncurkan pada 1973.
Hasanuddin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bulungan, mengungkapkan bahwa persiapan penerimaan transmigran baru sebenarnya sudah dilakukan. Namun semua harus dihentikan karena aturan baru dari pusat. “Kita belum tahu kapan lagi ada warga transmigrasi baru di Bulungan ini. Di tahun ini memang sempat kita masukkan dalam program, tapi kita batalkan. Karena (kebijakan) efisiensi anggaran itu,” jelas Hasanuddin saat dikonfirmasi Rabu (30/4).
Dampak langsung dari keputusan ini adalah perubahan prioritas anggaran Disnakertrans. Alih-alih mempersiapkan pemukiman baru, instansi tersebut kini akan memfokuskan diri pada perbaikan infrastruktur permukiman transmigran yang sudah ada. Hasanuddin menekankan pentingnya menjaga kualitas jalan, akses air bersih, dan fasilitas umum lainnya agar kesejahteraan warga transmigran tetap terjamin.
Tidak hanya infrastruktur, aspek ekonomi juga menjadi perhatian serius. Berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, pengembangan koperasi, dan pendampingan UMKM akan diintensifkan. “Termasuk kesejahteraan sosial ekonomi yang terus diupayakan melalui program pengembangan ekonomi masyarakat transmigran,” tambah Hasanuddin.
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat pembangunan. Dr. Ahmad Syarifuddin, pakar kebijakan publik dari Universitas Borneo Tarakan, menyatakan bahwa program transmigrasi memiliki peran strategis dalam pemerataan pembangunan, khususnya di daerah perbatasan. “Pemerintah perlu memastikan ada mekanisme pengganti sementara untuk menjaga momentum pembangunan wilayah,” ujarnya.
Selama masa penundaan ini, Disnakertrans Bulungan berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program transmigrasi. “Untuk sementara itu akan menjadi fokus kita, sampai ada informasi program transmigrasi ini bisa berjalan kembali,” pungkas Hasanuddin.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada kejelasan kapan program transmigrasi akan dibuka kembali. Pemkab Bulungan masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai kelanjutan program ini di tengah kebijakan penghematan anggaran. []
Redaki11
