Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK – Puluhan kontraktor yang terlibat dalam proyek-proyek tahun anggaran 2024 di Kabupaten Ketapang menggeruduk kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Selasa (11/03/2025). Mereka datang untuk mempertanyakan pembayaran proyek yang hingga saat ini belum diproses oleh pemerintah daerah.
Dari informasi yang dihimpun, sekitar 266 paket proyek yang menggunakan anggaran APBDP 2024 masih belum dibayarkan. Sebagian besar dari proyek ini merupakan paket penunjukan langsung (PL) dengan nilai total mencapai Rp 40 miliar, dengan rata-rata per paket sebesar Rp 150 juta.
Salah seorang kontraktor yang hadir dalam aksi tersebut, Sudirman, mengungkapkan bahwa setelah bertemu dengan pihak BPKAD, mereka dijanjikan akan ada pertemuan lanjutan dengan Kepala BPKAD pada hari berikutnya. Meskipun sudah bertemu dengan Sekretaris BPKAD, para kontraktor belum mendapatkan kejelasan mengenai kapan pembayaran untuk proyek-proyek tersebut akan dicairkan.
“Kami berharap pertemuan besok akan memberikan kejelasan dan kepastian kapan pembayaran tersebut bisa segera dilakukan,” ujar Sudirman kepada media.
Di sisi lain, Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang, Donatus Franseda, mengonfirmasi bahwa pihaknya masih dalam proses untuk merealisasikan pembayaran proyek 2024. Meskipun para kontraktor datang untuk berdiskusi, Donatus berharap proses pencairan dana bisa segera diselesaikan.
“Proses pencairan masih berjalan, doakan saja supaya segera teratasi,” kata Donatus singkat.
Diketahui, meskipun Pemkab Ketapang telah mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bank Kalbar, kontraktor tidak bisa mencairkan dana tersebut. Hal ini disebabkan oleh batas waktu tutup buku, di mana SP2D diterbitkan pada 31 Desember 2024, yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh bank untuk pencairan.
Situasi ini menambah ketegangan antara kontraktor dan pemerintah daerah, karena pembayaran yang tertunda berdampak pada kelangsungan proyek yang sudah berjalan. Pihak kontraktor berharap pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan persoalan administrasi ini agar pembayaran dapat segera dilakukan. []
Redaksi03
